Berita

Ilustarsi Peta Indonesia

Politik

Proyek Geospasial Nasional Wajib Libatkan Potensi Lokal

KAMIS, 20 NOVEMBER 2025 | 14:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk menggerakkan seluruh potensi nasional dalam mempercepat penyediaan data dasar geospasial di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini ditegaskan Pakar Geospasial dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Ketut Wikantika menanggapi langkah Badan Informasi Geospasial (BIG) yang melakukan proses tender penyediaan data dasar Geospasial dan Peta Dasar Wilayah seluruh Indonesia.

"Karena pengetahuan, keterampilan serta pengalaman yang didapat (para pakar) sudah sangat banyak dan beragam," kata Prof Wikantika lewat keterangan resminya, Kamis, 20 November 2025.


Namun, jika proyek penyediaan data dasar geospasial dan peta dasar wilayah urban dan non-urban itu nantinya dikerjakan oleh vendor asing, ia menekankan pentingnya keterlibatan SDM Indonesia. 

Kolaborasi itu dimungkinkan diterapkan baik dalam konteks teknis dan pengelolaannya sekaligus melakukan evaluasi dan supervisi terhadap pelaksanaan dan hasil dari proyek tersebut.

"Biasanya vendor internasional akan bekerjasama dengan mitra lokal atau dengan perguruan tinggi yang dipercaya. Sehingga pemerintah juga harus memastikan adanya transfer teknologi dari proyek tersebut. Dan kepastian keamanan datanya juga harus jelas karena di era digital potensi kebocoran data bisa terjadi," tandasnya.

BIG saat ini tengah melakukan proses tender sebuah proyek penting dan strategis nasional sejak Juli 2025, yaitu penyediaan data dasar Geospasial dan Peta Dasar Wilayah seluruh Indonesia. 

Proyek pertama, pengumpulan data spasial wilayah urban yang terdiri dari 4 paket pekerjaan meliputi wilayah Kalimantan- Yogyakarta (lot I); Sumatra (lot 2); Jawa (lot 3); serta Jawa Timur, Bali, Maluku dan Papua (lot 4).

Proyek kedua yaitu pengumpulan data spasial dan peta wilayah non urban yang terdiri dari 4 paket pekerjaan. Meliputi Kalimantan (lot 1); Sumatera (Lot 2); Jawa, Bali, NTB. NTT, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya (Lot 3) dan Papua lainnya (Lot 4).

Proyek ini merupakan bagian dari paket yang lebih besar dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) dengan kode P180860. Target utamanya, produksi data geospasial skala besar (large-scale) dan base maps untuk wilayah urban dan non-urban.

Proyek ini merupakan bagian dari program pinjaman lunak (soft loan) Bank Dunia. Anggarannya mencapai mencapai USD238 juta atau sekitar Rp4 triliun dengan kurs Rp16.500.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

UPDATE

Fasilitas Server Diserang, AS-Israel Makin Kewalahan Hadapi Iran

Senin, 16 Maret 2026 | 01:30

Kecelakaan Beruntun di Tol Semarang-Batang Nihil Korban Jiwa

Senin, 16 Maret 2026 | 01:09

Port Visit di Cape Town

Senin, 16 Maret 2026 | 00:50

Program MBG Bisa Lebih Kuat jika Didesain secara Otonom

Senin, 16 Maret 2026 | 00:30

Persib dan Borneo FC Puas Berbagi Poin

Senin, 16 Maret 2026 | 00:01

Liberalisasi Informasi dan Kebutuhan Koordinasi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:42

Polri Buka Posko Pengaduan Khusus Kasus Andrie Yunus

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:17

Ketika Jiwa Bangsa Menjawab Arogansi Teknologi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:14

Teror Air Keras dalam Dialektika Habermasian

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:45

Yuddy Chrisnandi: Visi Menteri dan Presiden Harus Selaras

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya