Berita

Fotokopi ijazah S1 Kehutanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Politik

Keraguan Publik atas Ijazah Jokowi Terus Meningkat

KAMIS, 20 NOVEMBER 2025 | 13:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Polemik keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi memanas setelah Roy Suryo dan sejumlah pihak ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyebaran isu ijazah palsu.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, angkat bicara dan menyoroti dinamika kekuasaan di balik perkembangan kasus tersebut.
Ray mempertanyakan apakah ada pengaruh kekuasaan yang ikut bekerja dalam penanganan perkara ini.

“Jokowi itu kan mantan presiden dua periode. Kapolrinya yang sekarang adalah orang yang diangkat oleh Jokowi. Lalu wakil presiden itu adalah anaknya Jokowi. Jadi begitu terang benderang kekuasaan yang masih meliputi dalam keluarga Jokowi,” ujar Ray lewat kanal Youtube Terus Terang Media, Kamis, 20 November 2025.

“Jokowi itu kan mantan presiden dua periode. Kapolrinya yang sekarang adalah orang yang diangkat oleh Jokowi. Lalu wakil presiden itu adalah anaknya Jokowi. Jadi begitu terang benderang kekuasaan yang masih meliputi dalam keluarga Jokowi,” ujar Ray lewat kanal Youtube Terus Terang Media, Kamis, 20 November 2025.

Ia menggambarkan situasi yang menurutnya semakin menekan pihak Jokowi, seiring tingginya perhatian publik terhadap isu ijazah tersebut.

“Ini mulai ada suasana terpojok, mulai ada suasana orang makin antusias dengan kasus ini, makin tidak bisa terkendali. Salah satu cara, karena ini semakin mengancam ya menggunakan kekuasaan. Dengan cara apa? Dengan mentersangkakan yang bersangkutan,” tegasnya.

Ray juga menyebut bahwa keraguan publik justru semakin besar, seiring intensitas isu keaslian ijazah yang terus bergulir.

“Ternyata hari demi hari makin meningkat keraguan orang bahwa ijazah Jokowi itu asli dan semakin meningkat juga minat orang untuk mengikuti kebenaran dugaan ijazah palsu Jokowi,” katanya.

Menurut Ray, langkah cepat kepolisian mengambil tindakan merupakan cara untuk meredam kegaduhan yang dinilai sudah mengganggu kenyamanan pihak Jokowi.

“Karena Jokowi terganggu makanya buru-buru diredam dengan kepolisian itu,” tutup Ray.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya