Berita

Fotokopi ijazah S1 Kehutanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Politik

Keraguan Publik atas Ijazah Jokowi Terus Meningkat

KAMIS, 20 NOVEMBER 2025 | 13:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Polemik keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi memanas setelah Roy Suryo dan sejumlah pihak ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyebaran isu ijazah palsu.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, angkat bicara dan menyoroti dinamika kekuasaan di balik perkembangan kasus tersebut.
Ray mempertanyakan apakah ada pengaruh kekuasaan yang ikut bekerja dalam penanganan perkara ini.

“Jokowi itu kan mantan presiden dua periode. Kapolrinya yang sekarang adalah orang yang diangkat oleh Jokowi. Lalu wakil presiden itu adalah anaknya Jokowi. Jadi begitu terang benderang kekuasaan yang masih meliputi dalam keluarga Jokowi,” ujar Ray lewat kanal Youtube Terus Terang Media, Kamis, 20 November 2025.

“Jokowi itu kan mantan presiden dua periode. Kapolrinya yang sekarang adalah orang yang diangkat oleh Jokowi. Lalu wakil presiden itu adalah anaknya Jokowi. Jadi begitu terang benderang kekuasaan yang masih meliputi dalam keluarga Jokowi,” ujar Ray lewat kanal Youtube Terus Terang Media, Kamis, 20 November 2025.

Ia menggambarkan situasi yang menurutnya semakin menekan pihak Jokowi, seiring tingginya perhatian publik terhadap isu ijazah tersebut.

“Ini mulai ada suasana terpojok, mulai ada suasana orang makin antusias dengan kasus ini, makin tidak bisa terkendali. Salah satu cara, karena ini semakin mengancam ya menggunakan kekuasaan. Dengan cara apa? Dengan mentersangkakan yang bersangkutan,” tegasnya.

Ray juga menyebut bahwa keraguan publik justru semakin besar, seiring intensitas isu keaslian ijazah yang terus bergulir.

“Ternyata hari demi hari makin meningkat keraguan orang bahwa ijazah Jokowi itu asli dan semakin meningkat juga minat orang untuk mengikuti kebenaran dugaan ijazah palsu Jokowi,” katanya.

Menurut Ray, langkah cepat kepolisian mengambil tindakan merupakan cara untuk meredam kegaduhan yang dinilai sudah mengganggu kenyamanan pihak Jokowi.

“Karena Jokowi terganggu makanya buru-buru diredam dengan kepolisian itu,” tutup Ray.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya