Berita

Ilustrasi (Foto: People.com)

Global

Mulai 4 Desember Remaja Australia Dilarang Main Facebook dan Instagram

KAMIS, 20 NOVEMBER 2025 | 12:52 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Meta mengumumkan bahwa mulai 4 Desember 2025, remaja Australia berusia di bawah 16 tahun tidak lagi dapat menggunakan Facebook dan Instagram. 

Kebijakan tersebut diterapkan menjelang berlakunya undang-undang baru yang melarang anak di bawah 16 tahun mengakses media sosial mulai 10 Desember. 

Meta mengatakan langkah ini perlu dilakukan agar perusahaan dapat mematuhi aturan baru tersebut.


Dalam pernyataannya, Meta menjelaskan bahwa mereka akan mulai memblokir akun baru dan mencabut akses akun pengguna yang berusia di bawah 16 tahun. 

Perusahaan itu juga telah mengirimkan pesan kepada para pengguna muda. Salah satu pesan itu berbunyi, “Sebentar lagi kamu tidak akan bisa menggunakan Facebook dan profilmu tidak akan terlihat olehmu maupun orang lain.”

Pemerintah Australia menegaskan bahwa larangan ini juga berlaku bagi platform lain seperti Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, dan YouTube. 

Jika melanggar, perusahaan dapat didenda hingga 49,5 juta dolar Australia. 

Data pemerintah menunjukkan sekitar 350 ribu pengguna Instagram dan 150 ribu pengguna Facebook berusia 13-15 tahun akan terdampak oleh kebijakan tersebut.

Namun, kebijakan ini mendapat kritik dari berbagai kalangan. Leo Puglisi, jurnalis muda dan pendiri 6 News Australia, menilai larangan ini dapat menghambat akses informasi bagi remaja. 

“Saya pikir anak muda memang memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Seorang anak berusia 15 tahun tidak boleh mengakses berita atau informasi politik apa pun di media sosial. Saya rasa itu tidak masuk akal," ujarnya, seperti dimuat Al Jazeera, Jumat, 20 November 2025.

Senator David Shoebridge turut menyuarakan kekhawatirannya. Menurutnya, larangan ini dapat berdampak pada kesehatan mental dan privasi para remaja.

"Diperkirakan 2,4 juta anak muda akan dikeluarkan dari akun media sosial mereka… tepat saat libur sekolah dimulai," ujarnya.

Kritik lainnya datang dari John Pane dari Electronic Frontiers Australia. Ia menilai bahwa aturan baru ini berpotensi menimbulkan risiko besar terkait perlindungan data pribadi, terutama jika pengguna diminta memverifikasi usia melalui rekaman video. 

Langkah Australia ini kini menjadi sorotan global, karena beberapa negara lain tengah mempertimbangkan kebijakan yang mirip. 

Selandia Baru berencana memperkenalkan aturan pembatasan media sosial bagi anak, sementara Indonesia juga menyiapkan payung hukum untuk melindungi remaja dari bahaya digital. 

Di Eropa, pemerintah Belanda bahkan menyarankan agar anak di bawah 15 tahun tidak menggunakan aplikasi seperti TikTok dan Snapchat.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya