Berita

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Foto: Istimewa)

Politik

Indonesia Luncurkan Peta Jalan Karbon Biru di COP30

Lindungi Pesisir, Sejahterakan Nelayan
RABU, 19 NOVEMBER 2025 | 13:51 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Indonesia meluncurkan peta jalan dan panduan aksi karbon biru di Konferensi Iklim Dunia (COP30) di Belem, Brazil, sebagai "senjata" untuk melawan perubahan iklim.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan hal tersebut menjadi langkah penting untuk menyatukan strategi darat dan laut. 

“Kami ingin memastikan kontribusi karbon biru dapat terintegrasi secara utuh dalam sistem nilai ekonomi karbon dan pasar karbon nasional,” ujar Hanif dalam keterangannya, Rabu 19 November 2025.


Apalagi, kata Hanif, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Setidaknya dengan peta jalan dapat memandu pemerintah, nelayan, serta semua pihak dalam menjaga sekaligus memanfaatkan laut dengan benar.

Peluncuran tersebut menjadi pesan kuat ke dunia bahwa Indonesia tidak hanya punya hutan tropis terbesar. Namun, ekosistem karbon biru juga menjadi yang terbesar di dunia. 

"Setidaknya Indonesia siap memimpin dunia dalam menjaga laut demi masa depan yang lebih hijau dan biru," kata Hanif.

Karbon biru merupakan istilah terkait kemampuan ekosistem laut dan pesisir, mulai dari hutan bakau (mangrove), padang lamun, dan rawa asin, yang dapat menyerap dan menyimpan polusi karbon. Bahkan, lebih besar dari hutan di darat.

Banyak manfaat dari karbon biru, di antaranya sebagai penyelamat Iklim, di mana mangrove dan padang lamun adalah penyerap karbon yang sangat efisien. Hal ini tentu bisa mengurangi mengurangi pemanasan global.

Kemudian, menjadi penjaga pesisir yang berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi desa-desa pesisir dari ombak besar, badai, dan abrasi atau pengikisan pantai. 

Peta jalan tersebut merupakan gotong royong KKP, KLH, dan Kementerian Kehutanan. Selain itu, ada juga dukungan teknis dari Global Green Growth Institute (GGGI) dan pendanaan dari Pemerintah Kanada.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya