Berita

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Foto: Istimewa)

Politik

Indonesia Luncurkan Peta Jalan Karbon Biru di COP30

Lindungi Pesisir, Sejahterakan Nelayan
RABU, 19 NOVEMBER 2025 | 13:51 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Indonesia meluncurkan peta jalan dan panduan aksi karbon biru di Konferensi Iklim Dunia (COP30) di Belem, Brazil, sebagai "senjata" untuk melawan perubahan iklim.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan hal tersebut menjadi langkah penting untuk menyatukan strategi darat dan laut. 

“Kami ingin memastikan kontribusi karbon biru dapat terintegrasi secara utuh dalam sistem nilai ekonomi karbon dan pasar karbon nasional,” ujar Hanif dalam keterangannya, Rabu 19 November 2025.


Apalagi, kata Hanif, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Setidaknya dengan peta jalan dapat memandu pemerintah, nelayan, serta semua pihak dalam menjaga sekaligus memanfaatkan laut dengan benar.

Peluncuran tersebut menjadi pesan kuat ke dunia bahwa Indonesia tidak hanya punya hutan tropis terbesar. Namun, ekosistem karbon biru juga menjadi yang terbesar di dunia. 

"Setidaknya Indonesia siap memimpin dunia dalam menjaga laut demi masa depan yang lebih hijau dan biru," kata Hanif.

Karbon biru merupakan istilah terkait kemampuan ekosistem laut dan pesisir, mulai dari hutan bakau (mangrove), padang lamun, dan rawa asin, yang dapat menyerap dan menyimpan polusi karbon. Bahkan, lebih besar dari hutan di darat.

Banyak manfaat dari karbon biru, di antaranya sebagai penyelamat Iklim, di mana mangrove dan padang lamun adalah penyerap karbon yang sangat efisien. Hal ini tentu bisa mengurangi mengurangi pemanasan global.

Kemudian, menjadi penjaga pesisir yang berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi desa-desa pesisir dari ombak besar, badai, dan abrasi atau pengikisan pantai. 

Peta jalan tersebut merupakan gotong royong KKP, KLH, dan Kementerian Kehutanan. Selain itu, ada juga dukungan teknis dari Global Green Growth Institute (GGGI) dan pendanaan dari Pemerintah Kanada.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Sidang Praperadilan Yaqut Cholil Qoumas Dikawal Puluhan Banser

Selasa, 24 Februari 2026 | 12:13

Pramono Setop Izin Baru Lapangan Padel di Zona Perumahan

Selasa, 24 Februari 2026 | 12:08

Komisi II DPR Dorong Partisipasi Publik dalam Penyusunan RUU Pemilu

Selasa, 24 Februari 2026 | 12:07

Usulan Masyarakat Patungan MBG Dinilai Problematis

Selasa, 24 Februari 2026 | 12:03

CELIOS Surati Presiden, Minta Perjanjian Tarif Indonesia-AS Dibatalkan

Selasa, 24 Februari 2026 | 12:03

Tewasnya El Mencho Disebut-sebut Bagian dari Operasi Senyap Trump Basmi Kartel Meksiko

Selasa, 24 Februari 2026 | 11:56

Ribuan Buruh Bakal Kepung DPR Tuntut Pembatalan Impor Pickup 4x4

Selasa, 24 Februari 2026 | 11:49

Emas Antam Loncat Rp40 Ribu Hari Ini, Intip Daftar Lengkapnya

Selasa, 24 Februari 2026 | 11:44

Gubernur Lemhannas: Potensi Konflik Global Bisa Picu Perang Dunia Ketiga

Selasa, 24 Februari 2026 | 11:39

KSPI Tuduh Perusahaan Gunakan Modus “Dirumahkan” via WhatsApp untuk Hindari THR

Selasa, 24 Februari 2026 | 11:28

Selengkapnya