Berita

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Foto: Istimewa)

Politik

Indonesia Luncurkan Peta Jalan Karbon Biru di COP30

Lindungi Pesisir, Sejahterakan Nelayan
RABU, 19 NOVEMBER 2025 | 13:51 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Indonesia meluncurkan peta jalan dan panduan aksi karbon biru di Konferensi Iklim Dunia (COP30) di Belem, Brazil, sebagai "senjata" untuk melawan perubahan iklim.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan hal tersebut menjadi langkah penting untuk menyatukan strategi darat dan laut. 

“Kami ingin memastikan kontribusi karbon biru dapat terintegrasi secara utuh dalam sistem nilai ekonomi karbon dan pasar karbon nasional,” ujar Hanif dalam keterangannya, Rabu 19 November 2025.


Apalagi, kata Hanif, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Setidaknya dengan peta jalan dapat memandu pemerintah, nelayan, serta semua pihak dalam menjaga sekaligus memanfaatkan laut dengan benar.

Peluncuran tersebut menjadi pesan kuat ke dunia bahwa Indonesia tidak hanya punya hutan tropis terbesar. Namun, ekosistem karbon biru juga menjadi yang terbesar di dunia. 

"Setidaknya Indonesia siap memimpin dunia dalam menjaga laut demi masa depan yang lebih hijau dan biru," kata Hanif.

Karbon biru merupakan istilah terkait kemampuan ekosistem laut dan pesisir, mulai dari hutan bakau (mangrove), padang lamun, dan rawa asin, yang dapat menyerap dan menyimpan polusi karbon. Bahkan, lebih besar dari hutan di darat.

Banyak manfaat dari karbon biru, di antaranya sebagai penyelamat Iklim, di mana mangrove dan padang lamun adalah penyerap karbon yang sangat efisien. Hal ini tentu bisa mengurangi mengurangi pemanasan global.

Kemudian, menjadi penjaga pesisir yang berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi desa-desa pesisir dari ombak besar, badai, dan abrasi atau pengikisan pantai. 

Peta jalan tersebut merupakan gotong royong KKP, KLH, dan Kementerian Kehutanan. Selain itu, ada juga dukungan teknis dari Global Green Growth Institute (GGGI) dan pendanaan dari Pemerintah Kanada.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya