Berita

Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar. (Foto: Gesuri)

Politik

Pemerintah Harus Bertindak Cepat Respons Temuan Air Hujan Mengandung Mikroplastik

SELASA, 18 NOVEMBER 2025 | 21:37 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar menyampaikan keprihatinan mendalam atas temuan air hujan di beberapa wilayah Indonesia yang mengandung partikel mikroplastik berbahaya. Temuan ini menurutnya menjadi peringatan bahwa polusi plastik kini tidak hanya mencemari tanah dan laut tetapi juga atmosfer.

“Mikroplastik dari sampah pakaian adalah alarm keras bahwa krisis polusi plastik sudah memasuki rumah kita sendiri, air sungai, udara, bahkan hujan,” tegas Gunhar saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup di Komisi XII DPR, Selasa, 18 November 2025.

Ia menyatakan temuan air hujan mengandung partikel mikroplastik berbahaya bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi ancaman nyata bagi kesehatan publik dan ekosistem air di wilayah Indonesia.


"Pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, harus segera memperkuat regulasi pengelolaan limbah tekstil dan bahan sintetis, termasuk pengawasan terhadap industri fast fashion," katanya 

Gunhar juga mendorong percepatan kampanye nasional pengurangan konsumsi produk fast fashion serta peningkatan literasi publik mengenai gaya hidup berkelanjutan. Untuk itu menurutnya, perlu peningkatan pengawasan kualitas sungai dan udara oleh pemerintah pusat dan daerah.

“Pemerintah harus bergerak cepat. Kita tidak bisa menunda kebijakan yang melindungi rakyat dari bahaya mikroplastik. Ini soal menjaga kualitas lingkungan hidup dan masa depan bangsa,” pungkas Anggota Fraksi PDIP ini. 

Seperti diberitakan, penelitian BRIN menunjukkan mikroplastik telah memasuki atmosfer dan terdeteksi dalam setiap sampel hujan di Jakarta, dengan rata-rata 15 partikel per meter persegi per hari. Penelitian ECOTON dan SIEJ pada Mei-Juli 2025 juga menduga 18 kabupaten/kota di Indonesia telah mengalami hujan yang mengandung mikroplastik.


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya