Berita

Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar. (Foto: Gesuri)

Politik

Pemerintah Harus Bertindak Cepat Respons Temuan Air Hujan Mengandung Mikroplastik

SELASA, 18 NOVEMBER 2025 | 21:37 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar menyampaikan keprihatinan mendalam atas temuan air hujan di beberapa wilayah Indonesia yang mengandung partikel mikroplastik berbahaya. Temuan ini menurutnya menjadi peringatan bahwa polusi plastik kini tidak hanya mencemari tanah dan laut tetapi juga atmosfer.

“Mikroplastik dari sampah pakaian adalah alarm keras bahwa krisis polusi plastik sudah memasuki rumah kita sendiri, air sungai, udara, bahkan hujan,” tegas Gunhar saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup di Komisi XII DPR, Selasa, 18 November 2025.

Ia menyatakan temuan air hujan mengandung partikel mikroplastik berbahaya bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi ancaman nyata bagi kesehatan publik dan ekosistem air di wilayah Indonesia.


"Pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, harus segera memperkuat regulasi pengelolaan limbah tekstil dan bahan sintetis, termasuk pengawasan terhadap industri fast fashion," katanya 

Gunhar juga mendorong percepatan kampanye nasional pengurangan konsumsi produk fast fashion serta peningkatan literasi publik mengenai gaya hidup berkelanjutan. Untuk itu menurutnya, perlu peningkatan pengawasan kualitas sungai dan udara oleh pemerintah pusat dan daerah.

“Pemerintah harus bergerak cepat. Kita tidak bisa menunda kebijakan yang melindungi rakyat dari bahaya mikroplastik. Ini soal menjaga kualitas lingkungan hidup dan masa depan bangsa,” pungkas Anggota Fraksi PDIP ini. 

Seperti diberitakan, penelitian BRIN menunjukkan mikroplastik telah memasuki atmosfer dan terdeteksi dalam setiap sampel hujan di Jakarta, dengan rata-rata 15 partikel per meter persegi per hari. Penelitian ECOTON dan SIEJ pada Mei-Juli 2025 juga menduga 18 kabupaten/kota di Indonesia telah mengalami hujan yang mengandung mikroplastik.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya