Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
Pernyataan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak perlu ahli gizi telah menunjukkan sikap otoriter dari fungsi Parlemen.
Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati menyampaikan kritik keras terhadap pernyataan kontroversial dari Cucun mengenai MBG.
"Ini mengindikasikan bahwa masalah kompleks negara dapat diselesaikan hanya dengan 'ketok palu', telah memicu gelombang penolakan publik dan krisis kepercayaan," ujar Neni dalam pesan elektronik kepada RMOL di Jakarta, Selasa, 18 November 2025.
Dalam pemantauan DEEP di media sosial, platform X (44 persen), Facebook (48 persen), Instagram (39 persen), dan Youtube (5 persen) menunjukkan sentimen negatif yang cukup tinggi terhadap pernyataan Cucun.
"Meskipun di platform Tiktok menunjukkan sentimen positif tinggi (75 persen) karena produksi konten popular positif seperti penyampaian permohonan maaf," urai Neni.
"Polarisasi yang tajam ini adalah bukti bahwa publik telah mencapai batas toleransi terhadap kesombongan politik dan arogansi kekuasaan," sambungnya.
Lebih lanjut, Neni menilai tingginya sentimen negatif pada Cucun mengonfirmasi bahwa pernyataannya telah mengancam citra politik secara luas dan kredibilitas program MBG yang berbasis pada sains serta kebutuhan rakyat.
"Pernyataan yang meremehkan masyarakat serta menganggap arogan dan menyederhanakan penyelesaian masalah negara menjadi 'tinggal ketok palu' adalah manifestasi paling jelas dari otoritarianisme politik di lembaga legislatif," tandas Neni.
Sebelumnya, viral di media sosial pernyataan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dalam sebuah acara yang belakangan diketahui sebagai konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG se-Kabupaten Bandung.
Cucun dianggap arogan lantaran ketika seorang ahli gizi menyampaikan masalah dan solusi terkait program MBG. Ahli gizi itu mengusulkan agar BGN bekerja sama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), termasuk kebutuhan tenaga sanitasi di setiap SPPG MBG.
Namun alih-alih menerima masukan tersebut, Cucun melontarkan sejumlah pernyataan kontroversial.
"Saya gak suka anak-anak muda arogan kayak gini, mentang-mentang kalian semua dibutuhkan negara kalian bicara undang-undang. Membuat kebijakan itu saya,” tegas Cucun.
Tak berhenti di situ, politikus PKB ini bahkan menegaskan bahwa profesi ahli gizi tidak lagi diperlukan dalam MBG. Ia menyatakan bakal mengubah penyebutan profesi tersebut.
“Nanti saya akan selesaikan di DPR, ketika sudah rapat di DPR saya ketok kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu Persagi, yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi, tidak perlu ahli gizi. Selesai kalian, cocok?" tandas Cucun.
Namun demikian, Cucun sudah memberikan klarifikasi soal pernyataannya itu. Ia menyebut DPR tengah menjalankan fungsi pengawasan terhadap program MBG.
“Selama ini sering ada keluhan, baik dari mitra maupun juga semua stakeholder tadi KSPPG (Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) atau ahli gizi sendiri. Kadang-kadang ada KSPPG tidak match dengan mitra itu,” ujar Cucun kepada wartawan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 17 November 2025.
