Berita

Aliansi Masyarakat Peduli Mahkamah Konstitusi, melaksanakan aksi di depan Gedung MK RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 18 November 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Arsul Sani Dituntut Mundur meskipun Sudah Tunjukan Ijazah WMU Polandia

SELASA, 18 NOVEMBER 2025 | 13:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arsul Sani, kembali mendapat tekanan dari kelompok masyarakat yang mempertanyakan keabsahan ijazah S3-nya dari Collegium Humanum/Warsaw Management University (CH/WMU), Polandia. 

Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Mahkamah Konstitusi menggelar aksi di depan Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa  18 November 2025.

Berdasarkan pantauan RMOL di lokasi, puluhan demonstran membawa dua spanduk besar bertuliskan “Dugaan Ijazah Doktor Hukum Palsu Arsul Sani, MK Yes Arsul Sani No!!!” dan “Arsul Sani Diduga Memalsukan Ijazah Saat Seleksi Hakim MK”.


Koordinator aksi, Imam Zarkasi, meminta Arsul mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menilai langkah Arsul menunjukkan ijazah dan dokumen pendukung lainnya ke publik belum menjawab dugaan pemalsuan.

"Harus ada pemeriksaan oleh internal MK. Tidak lantas menunjukkan ijazah langsung menyelesaikan masalah," kata Imam dari atas mobil komando. Ia bahkan menegaskan, “Saya tetap meyakini itu palsu… Zaman sekarang ini terkait asli palsu itu gampang.”

Imam juga menyoroti reputasi CH/WMU yang disebut-sebut tengah diselidiki otoritas Polandia. 

“Kami yakin universitas tersebut sudah dikecam oleh banyak lembaga di Polandia. Ada indikasi praktik jual-beli ijazah di kampus tersebut,” ujarnya.

Arsul Sani sebelumnya telah mempublikasikan salinan ijazah, transkrip nilai, hingga foto kelulusannya. Ia menegaskan bahwa seluruh dokumen tersebut asli.

"Saya Muslim… selalu diajarkan kalau kita ada masalah maka fatabayyanu, tabayyun dulu, konfirmasi dulu," kata Arsul. Ia juga menilai kritik terhadap pejabat publik adalah hal biasa. “Kita harus menyikapinya dengan dingin, tidak emosional,” tambahnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya