Berita

Aliansi Masyarakat Peduli Mahkamah Konstitusi, melaksanakan aksi di depan Gedung MK RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 18 November 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Arsul Sani Dituntut Mundur meskipun Sudah Tunjukan Ijazah WMU Polandia

SELASA, 18 NOVEMBER 2025 | 13:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arsul Sani, kembali mendapat tekanan dari kelompok masyarakat yang mempertanyakan keabsahan ijazah S3-nya dari Collegium Humanum/Warsaw Management University (CH/WMU), Polandia. 

Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Mahkamah Konstitusi menggelar aksi di depan Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa  18 November 2025.

Berdasarkan pantauan RMOL di lokasi, puluhan demonstran membawa dua spanduk besar bertuliskan “Dugaan Ijazah Doktor Hukum Palsu Arsul Sani, MK Yes Arsul Sani No!!!” dan “Arsul Sani Diduga Memalsukan Ijazah Saat Seleksi Hakim MK”.


Koordinator aksi, Imam Zarkasi, meminta Arsul mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menilai langkah Arsul menunjukkan ijazah dan dokumen pendukung lainnya ke publik belum menjawab dugaan pemalsuan.

"Harus ada pemeriksaan oleh internal MK. Tidak lantas menunjukkan ijazah langsung menyelesaikan masalah," kata Imam dari atas mobil komando. Ia bahkan menegaskan, “Saya tetap meyakini itu palsu… Zaman sekarang ini terkait asli palsu itu gampang.”

Imam juga menyoroti reputasi CH/WMU yang disebut-sebut tengah diselidiki otoritas Polandia. 

“Kami yakin universitas tersebut sudah dikecam oleh banyak lembaga di Polandia. Ada indikasi praktik jual-beli ijazah di kampus tersebut,” ujarnya.

Arsul Sani sebelumnya telah mempublikasikan salinan ijazah, transkrip nilai, hingga foto kelulusannya. Ia menegaskan bahwa seluruh dokumen tersebut asli.

"Saya Muslim… selalu diajarkan kalau kita ada masalah maka fatabayyanu, tabayyun dulu, konfirmasi dulu," kata Arsul. Ia juga menilai kritik terhadap pejabat publik adalah hal biasa. “Kita harus menyikapinya dengan dingin, tidak emosional,” tambahnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya