Berita

Aliansi Masyarakat Peduli Mahkamah Konstitusi, melaksanakan aksi di depan Gedung MK RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 18 November 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Arsul Sani Dituntut Mundur meskipun Sudah Tunjukan Ijazah WMU Polandia

SELASA, 18 NOVEMBER 2025 | 13:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arsul Sani, kembali mendapat tekanan dari kelompok masyarakat yang mempertanyakan keabsahan ijazah S3-nya dari Collegium Humanum/Warsaw Management University (CH/WMU), Polandia. 

Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Mahkamah Konstitusi menggelar aksi di depan Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa  18 November 2025.

Berdasarkan pantauan RMOL di lokasi, puluhan demonstran membawa dua spanduk besar bertuliskan “Dugaan Ijazah Doktor Hukum Palsu Arsul Sani, MK Yes Arsul Sani No!!!” dan “Arsul Sani Diduga Memalsukan Ijazah Saat Seleksi Hakim MK”.


Koordinator aksi, Imam Zarkasi, meminta Arsul mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menilai langkah Arsul menunjukkan ijazah dan dokumen pendukung lainnya ke publik belum menjawab dugaan pemalsuan.

"Harus ada pemeriksaan oleh internal MK. Tidak lantas menunjukkan ijazah langsung menyelesaikan masalah," kata Imam dari atas mobil komando. Ia bahkan menegaskan, “Saya tetap meyakini itu palsu… Zaman sekarang ini terkait asli palsu itu gampang.”

Imam juga menyoroti reputasi CH/WMU yang disebut-sebut tengah diselidiki otoritas Polandia. 

“Kami yakin universitas tersebut sudah dikecam oleh banyak lembaga di Polandia. Ada indikasi praktik jual-beli ijazah di kampus tersebut,” ujarnya.

Arsul Sani sebelumnya telah mempublikasikan salinan ijazah, transkrip nilai, hingga foto kelulusannya. Ia menegaskan bahwa seluruh dokumen tersebut asli.

"Saya Muslim… selalu diajarkan kalau kita ada masalah maka fatabayyanu, tabayyun dulu, konfirmasi dulu," kata Arsul. Ia juga menilai kritik terhadap pejabat publik adalah hal biasa. “Kita harus menyikapinya dengan dingin, tidak emosional,” tambahnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya