Berita

Aliansi Masyarakat Peduli Mahkamah Konstitusi, melaksanakan aksi di depan Gedung MK RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 18 November 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Arsul Sani Dituntut Mundur meskipun Sudah Tunjukan Ijazah WMU Polandia

SELASA, 18 NOVEMBER 2025 | 13:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arsul Sani, kembali mendapat tekanan dari kelompok masyarakat yang mempertanyakan keabsahan ijazah S3-nya dari Collegium Humanum/Warsaw Management University (CH/WMU), Polandia. 

Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Mahkamah Konstitusi menggelar aksi di depan Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa  18 November 2025.

Berdasarkan pantauan RMOL di lokasi, puluhan demonstran membawa dua spanduk besar bertuliskan “Dugaan Ijazah Doktor Hukum Palsu Arsul Sani, MK Yes Arsul Sani No!!!” dan “Arsul Sani Diduga Memalsukan Ijazah Saat Seleksi Hakim MK”.


Koordinator aksi, Imam Zarkasi, meminta Arsul mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menilai langkah Arsul menunjukkan ijazah dan dokumen pendukung lainnya ke publik belum menjawab dugaan pemalsuan.

"Harus ada pemeriksaan oleh internal MK. Tidak lantas menunjukkan ijazah langsung menyelesaikan masalah," kata Imam dari atas mobil komando. Ia bahkan menegaskan, “Saya tetap meyakini itu palsu… Zaman sekarang ini terkait asli palsu itu gampang.”

Imam juga menyoroti reputasi CH/WMU yang disebut-sebut tengah diselidiki otoritas Polandia. 

“Kami yakin universitas tersebut sudah dikecam oleh banyak lembaga di Polandia. Ada indikasi praktik jual-beli ijazah di kampus tersebut,” ujarnya.

Arsul Sani sebelumnya telah mempublikasikan salinan ijazah, transkrip nilai, hingga foto kelulusannya. Ia menegaskan bahwa seluruh dokumen tersebut asli.

"Saya Muslim… selalu diajarkan kalau kita ada masalah maka fatabayyanu, tabayyun dulu, konfirmasi dulu," kata Arsul. Ia juga menilai kritik terhadap pejabat publik adalah hal biasa. “Kita harus menyikapinya dengan dingin, tidak emosional,” tambahnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya