Berita

Aliansi Masyarakat Peduli Mahkamah Konstitusi, melaksanakan aksi di depan Gedung MK RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 18 November 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Arsul Sani Dituntut Mundur meskipun Sudah Tunjukan Ijazah WMU Polandia

SELASA, 18 NOVEMBER 2025 | 13:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arsul Sani, kembali mendapat tekanan dari kelompok masyarakat yang mempertanyakan keabsahan ijazah S3-nya dari Collegium Humanum/Warsaw Management University (CH/WMU), Polandia. 

Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Mahkamah Konstitusi menggelar aksi di depan Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa  18 November 2025.

Berdasarkan pantauan RMOL di lokasi, puluhan demonstran membawa dua spanduk besar bertuliskan “Dugaan Ijazah Doktor Hukum Palsu Arsul Sani, MK Yes Arsul Sani No!!!” dan “Arsul Sani Diduga Memalsukan Ijazah Saat Seleksi Hakim MK”.


Koordinator aksi, Imam Zarkasi, meminta Arsul mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menilai langkah Arsul menunjukkan ijazah dan dokumen pendukung lainnya ke publik belum menjawab dugaan pemalsuan.

"Harus ada pemeriksaan oleh internal MK. Tidak lantas menunjukkan ijazah langsung menyelesaikan masalah," kata Imam dari atas mobil komando. Ia bahkan menegaskan, “Saya tetap meyakini itu palsu… Zaman sekarang ini terkait asli palsu itu gampang.”

Imam juga menyoroti reputasi CH/WMU yang disebut-sebut tengah diselidiki otoritas Polandia. 

“Kami yakin universitas tersebut sudah dikecam oleh banyak lembaga di Polandia. Ada indikasi praktik jual-beli ijazah di kampus tersebut,” ujarnya.

Arsul Sani sebelumnya telah mempublikasikan salinan ijazah, transkrip nilai, hingga foto kelulusannya. Ia menegaskan bahwa seluruh dokumen tersebut asli.

"Saya Muslim… selalu diajarkan kalau kita ada masalah maka fatabayyanu, tabayyun dulu, konfirmasi dulu," kata Arsul. Ia juga menilai kritik terhadap pejabat publik adalah hal biasa. “Kita harus menyikapinya dengan dingin, tidak emosional,” tambahnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya