DPR Persilakan Masyarakat Ajukan JR Jika Tidak Setuju UU KUHAP

DPR menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) termasuk terkait pengesahan RUU KUHAP maupun pelaporan terhadap Komisi III akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurut Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, pimpinan DPR akan membawa setiap laporan tersebut ke rapat pimpinan (rapim) untuk kemudian didisposisikan ke MKD.

Terkait kemungkinan laporan itu berdampak pada tahapan pembahasan RUU KUHAP yang kini tinggal menunggu pengesahan Tingkat II, Cucun menegaskan tidak akan ada gangguan terhadap proses legislasi.

“Ya kan kalau pembahasan (RUU KUHAP) eh sudah Tingkat I mekanisme itu tidak bisa terganggu dengan ini. Nanti mekanismenya kan ada, kalau memang nggak setuju dengan isinya bisa melalui judicial review (JR),” ujar Cucun kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 17 November 2025.

“Ya pasti nanti kalau pelaporan-pelaporan itu akan ditindaklanjuti melalui rapat pimpinan juga di MKD. Kita kalau sudah masuk di pimpinan DPR, kita akan sampaikan, bahas ini ada. Kalau misalkan nanti disposisi ditindaklanjuti oleh MKD,” tambahnya.
 
Legislator PKB itu menyebutkan bahwa MKD setiap hari menerima berbagai laporan, termasuk soal dugaan pelanggaran oleh anggota Komisi III serta aduan terkait ijazah dan RKUHP.

Cucun pun memastikan pihaknya segera mengecek seluruh laporan tersebut melalui pimpinan MKD.

“Ya kita nanti akan cek di pimpinan di pimpinan MKD ya segera,” tandasnya.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil resmi melaporkan 11 pimpinan dan anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. 

Laporan tersebut diajukan pada Senin, 17 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIB.

Perwakilan Koalisi yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Fadhil Alfathan, mengatakan laporan itu diajukan karena Panja RUU KUHAP dinilai tidak membuka ruang partisipasi publik secara bermakna dalam proses pembahasan.