Berita

Anggota sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu RI, Puadi bersama Titi Anggraini di Balai Sidang Djokosoetomo FH UI, Depok, Jawa Barat, Senin, 17 November 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Bawaslu Gandeng UI Perkuat Literasi Data Pengawasan Pemilu

SENIN, 17 NOVEMBER 2025 | 17:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penguatan literasi data pemilu dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) di Balai Sidang Djokosoetono FH UI, Depok, Jawa Barat, Senin, 17 November 2025.

Anggota sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu RI, Puadi menyerahkan tanda penguatan literasi dengan perwakilan FH UI, yakni Dosen Hukum Tata Negara, Titi Anggraini.

Dalam sambutannya, Puadi memastikan pihaknya telah membuat kanal "Satu Data Pengawasan Pemilu dan Pilkada", yang di dalamnya mencakup data-data hasil pengawasan hingga penanganan pelanggaran pemilu maupun pilkada.


"Literasi data ini menjadi kompetensi strategis bagi pengawas pemilu, mulai dari apa yang disebut deteksi dini pelanggaran, kemudian juga kaitannya dengan pemetaan berkaitan tentang pola pelanggaran. Termasuk juga bagaimana memperkuat akuntabilitas laporan pengawasan," ujar dia.

Lebih lanjut, Puadi menegaskan Satu Data Pengawasan Bawaslu dimaksudkan untuk menyajikan data-data seperti pengawasan pemutakhiran data pemilih, pengawasan penataan daerah pemilihan (dapil), dan juga pengawasan kepatuhan terhadap kesetaraan nilai suara.

Apalagi menurutnya, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) Nomor 135/PUU-XXII/2024, dengan isinya memutuskan pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah yang berpotensi menimbulkan multiplier effect dalam pelaksanaan pemilu ke depan.

"Karena itu, literasi data menjadi pintu masuk untuk memastikan bahwa perubahan desain pemilu ini tidak menimbulkan ketidakpastian, atau juga ada satu celah dalam pelanggaran nilai laporan," tuturnya.

"Dengan kata lain, literasi data adalah prasyarat bagaimana kelembagaan Bawaslu merespon konsekuensi hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (terkait pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal)," tambah Puadi.

Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Bawaslu RI, Henry Dwi Prastowo mengatakan, kegiatan Literasi Data yang dirangkai dengan Bedah Buku Puadi berjudul "Dinamika Pengawasan Pemilu, menjadi momentum penguatan literasi data pengawasan pemilu.

Pasalnya, Bawaslu telah membuat kanal "Satu Data" Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, yang dapat diakses civitas akademika untuk bahan pembelajaran dan riset mahasiswa/mahasiswi.

"Harapan kami satu data ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa untuk melakukan riset," demikian Henry menambahkan.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Tokoh Muda Aceh Dorong Dasco jadi Wapres, Ini Alasannya

Minggu, 15 November 2026 | 05:39

TelkomGroup Hadirkan Kedaulatan Digital Berbasis Inovasi

Minggu, 15 November 2026 | 05:05

Membaca Kekuatan Politik Alumni HMI di Tengah Pergantian Wapres

Minggu, 15 November 2026 | 04:45

Pengunduran Diri Gibran Fondasi Kepercayaan Investor

Minggu, 15 November 2026 | 04:20

Jenderal Maruli Sambangi Sabang Tinjau Peningkatan Infrastruktur

Minggu, 15 November 2026 | 03:50

Golkar Kembangkan Kreativitas Gen-Z Lewat E-Sport MBG

Minggu, 15 November 2026 | 03:23

PLN Siap Implementasikan 15 Program Unggulan untuk Pengembangan Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 | 02:51

Prabowo: Penghematan Anggaran untuk Kepentingan Daerah dan Rakyat

Minggu, 15 November 2026 | 02:21

InfraNexia Percepat Infrastruktur AI Lewat Penambahan 1.408 KM Fiber Optik

Minggu, 15 November 2026 | 01:59

DJP Cairkan Restitusi Pajak Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026, UMKM jadi Prioritas

Minggu, 15 November 2026 | 01:42

Selengkapnya