Berita

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Ini Penjelasan Cucun soal Polemik Tak Perlu Ahli Gizi di Program MBG

SENIN, 17 NOVEMBER 2025 | 16:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang viral di media sosial lantaran dianggap menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memerlukan ahli gizi.

Cucun menjelaskan bahwa isu tersebut muncul saat pihaknya selaku Wakil Ketua DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk menyoroti keluhan dari berbagai pemangku kepentingan.

“Jadi kita menjalankan fungsi pengawasan. Selama ini sering ada keluhan, baik dari mitra maupun juga semua stakeholder tadi KSPPG (Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) atau ahli gizi sendiri. Kadang-kadang ada KSPPG tidak match dengan mitra itu,” ujar Cucun kepada wartawan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 17 November 2025. 


Menurut Cucun, diskusi soal ahli gizi sebelumnya juga pernah dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR, terutama saat membahas solusi atas kelangkaan tenaga ahli seperti ahli gizi dan akuntan. 

Ia menyebut ada usulan dari lapangan agar istilah “ahli gizi” tidak lagi digunakan bila memang terjadi pergantian nomenklatur jabatan.

“Nah, saya juga baru tahu, ternyata si Persagi ini sama BGN baru mau menindaklanjuti MoU yang sudah dari bulan Oktober. Nah, di sini kan perlu ditertibkan. Seperti misalkan gini, tidak akan terjadi ada ahli gizi yang dari satu dapur pindah ke dapur yang lain,” kata Legislator PKB ini.

Cucun menambahkan bahwa kebingungan terjadi karena belum adanya MoU teknis yang menata alur kerja tenaga gizi. Hal itu kemudian memicu perdebatan di forum dan menjadi potongan video yang viral.

“Usulannya dalam, dalam forum itu. Kalau mau diganti, jangan pakai embel-embel ahli gizi. Kita respon, kita akan bawa, kalau memang misalkan seperti ini, nanti justru profesinya yang akan tereliminir sama yang profesi-profesi lain,” tegas Anggota DPR Dapil Jawa Barat II ini.

“Tapi tadi saya sampaikan aspirasi di sini dengan BGN, maksimalkan yang ada. Ya, profesinya adalah ahli gizi, karena kita berbicara gizi ini kan, ya. Oke, itulah, ya. Tadi sudah saya sampaikan,” imbuhnya menegaskan.

Terkait lokasi pernyataan yang menjadi viral, Cucun menjelaskan bahwa hal itu terjadi dalam rapat konsolidasi di daerah pemilihannya, yang membahas jumlah SPPG, mitra, akuntan, hingga ahli gizi dalam pelaksanaan program.

“Saya terus pengawasan, ikut rapat konsolidasi, ya, terutama daerah pemilihan. Itu di daerah pemilihan ada berapa jumlah SPPG, ada berapa jumlah mitra, ada berapa jumlah tenaga yang lain, akuntan, ahli gizi. Itu kan menyampaikan terus evaluasi, ya,” pungkasnya.

Sebelumnya, viral di media sosial pernyataan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dalam sebuah acara yang belakangan diketahui sebagai konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG se-Kabupaten Bandung.

Cucun dianggap arogan lantaran ketika seorang ahli gizi menyampaikan masalah dan solusi terkait program MBG. Ahli gizi itu mengusulkan agar BGN bekerja sama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), termasuk kebutuhan tenaga sanitasi di setiap SPPG MBG.

Namun alih-alih menerima masukan tersebut, Cucun melontarkan sejumlah pernyataan kontroversial. 

"Saya gak suka anak-anak muda arogan kayak gini, mentang-mentang kalian semua dibutuhkan negara kalian bicara undang-undang. Membuat kebijakan itu saya,” tegas Cucun. 

Tak berhenti di situ, politikus PKB ini bahkan menegaskan bahwa profesi ahli gizi tidak lagi diperlukan dalam MBG. Ia menyatakan bakal mengubah penyebutan profesi tersebut.

“Nanti saya akan selesaikan di DPR, ketika sudah rapat di DPR saya ketok kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu Persagi, yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi, tidak perlu ahli gizi. Selesai kalian, cocok?" tandas Cucun.


Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya