Berita

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Ini Penjelasan Cucun soal Polemik Tak Perlu Ahli Gizi di Program MBG

SENIN, 17 NOVEMBER 2025 | 16:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang viral di media sosial lantaran dianggap menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memerlukan ahli gizi.

Cucun menjelaskan bahwa isu tersebut muncul saat pihaknya selaku Wakil Ketua DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk menyoroti keluhan dari berbagai pemangku kepentingan.

“Jadi kita menjalankan fungsi pengawasan. Selama ini sering ada keluhan, baik dari mitra maupun juga semua stakeholder tadi KSPPG (Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) atau ahli gizi sendiri. Kadang-kadang ada KSPPG tidak match dengan mitra itu,” ujar Cucun kepada wartawan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 17 November 2025. 


Menurut Cucun, diskusi soal ahli gizi sebelumnya juga pernah dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR, terutama saat membahas solusi atas kelangkaan tenaga ahli seperti ahli gizi dan akuntan. 

Ia menyebut ada usulan dari lapangan agar istilah “ahli gizi” tidak lagi digunakan bila memang terjadi pergantian nomenklatur jabatan.

“Nah, saya juga baru tahu, ternyata si Persagi ini sama BGN baru mau menindaklanjuti MoU yang sudah dari bulan Oktober. Nah, di sini kan perlu ditertibkan. Seperti misalkan gini, tidak akan terjadi ada ahli gizi yang dari satu dapur pindah ke dapur yang lain,” kata Legislator PKB ini.

Cucun menambahkan bahwa kebingungan terjadi karena belum adanya MoU teknis yang menata alur kerja tenaga gizi. Hal itu kemudian memicu perdebatan di forum dan menjadi potongan video yang viral.

“Usulannya dalam, dalam forum itu. Kalau mau diganti, jangan pakai embel-embel ahli gizi. Kita respon, kita akan bawa, kalau memang misalkan seperti ini, nanti justru profesinya yang akan tereliminir sama yang profesi-profesi lain,” tegas Anggota DPR Dapil Jawa Barat II ini.

“Tapi tadi saya sampaikan aspirasi di sini dengan BGN, maksimalkan yang ada. Ya, profesinya adalah ahli gizi, karena kita berbicara gizi ini kan, ya. Oke, itulah, ya. Tadi sudah saya sampaikan,” imbuhnya menegaskan.

Terkait lokasi pernyataan yang menjadi viral, Cucun menjelaskan bahwa hal itu terjadi dalam rapat konsolidasi di daerah pemilihannya, yang membahas jumlah SPPG, mitra, akuntan, hingga ahli gizi dalam pelaksanaan program.

“Saya terus pengawasan, ikut rapat konsolidasi, ya, terutama daerah pemilihan. Itu di daerah pemilihan ada berapa jumlah SPPG, ada berapa jumlah mitra, ada berapa jumlah tenaga yang lain, akuntan, ahli gizi. Itu kan menyampaikan terus evaluasi, ya,” pungkasnya.

Sebelumnya, viral di media sosial pernyataan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dalam sebuah acara yang belakangan diketahui sebagai konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG se-Kabupaten Bandung.

Cucun dianggap arogan lantaran ketika seorang ahli gizi menyampaikan masalah dan solusi terkait program MBG. Ahli gizi itu mengusulkan agar BGN bekerja sama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), termasuk kebutuhan tenaga sanitasi di setiap SPPG MBG.

Namun alih-alih menerima masukan tersebut, Cucun melontarkan sejumlah pernyataan kontroversial. 

"Saya gak suka anak-anak muda arogan kayak gini, mentang-mentang kalian semua dibutuhkan negara kalian bicara undang-undang. Membuat kebijakan itu saya,” tegas Cucun. 

Tak berhenti di situ, politikus PKB ini bahkan menegaskan bahwa profesi ahli gizi tidak lagi diperlukan dalam MBG. Ia menyatakan bakal mengubah penyebutan profesi tersebut.

“Nanti saya akan selesaikan di DPR, ketika sudah rapat di DPR saya ketok kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu Persagi, yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi, tidak perlu ahli gizi. Selesai kalian, cocok?" tandas Cucun.


Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Keempat Kalinya Indonesia Jadi Tuan Rumah PENSA 2026

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:25

OMC Bantu Sejukkan Jakarta

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:02

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

TVRI dan PIM Jajaki Kolaborasi Angkat Kiprah Perempuan Indonesia

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:23

KNMP Kota Sorong Buka Peluang Pasar bagi Nelayan Lokal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:00

Modal Asing Kabur Imbas Sentimen MSCI, BI Jamin Likuiditas Rupiah Memadai

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:44

Kapal Asal Malaysia Bawa 1,16 Ton Ketamin, Dasco Tegaskan Jaga Generasi Muda

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:16

BSI Himpun Dana Tabungan Haji Rp18 Triliun, Nasabah Gen Z Naik 30 Persen

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:15

Wilayah Berdekatan, Mengapa Jakarta Lebih Panas Saat Bogor Masih Diguyur Hujan?

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:03

KemenHAM Tampilkan Peta Pemenuhan Hak Dasar Hingga Tingkat Desa Berbasis Digital

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18:35

Selengkapnya