Berita

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Ini Penjelasan Cucun soal Polemik Tak Perlu Ahli Gizi di Program MBG

SENIN, 17 NOVEMBER 2025 | 16:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang viral di media sosial lantaran dianggap menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memerlukan ahli gizi.

Cucun menjelaskan bahwa isu tersebut muncul saat pihaknya selaku Wakil Ketua DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk menyoroti keluhan dari berbagai pemangku kepentingan.

“Jadi kita menjalankan fungsi pengawasan. Selama ini sering ada keluhan, baik dari mitra maupun juga semua stakeholder tadi KSPPG (Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) atau ahli gizi sendiri. Kadang-kadang ada KSPPG tidak match dengan mitra itu,” ujar Cucun kepada wartawan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 17 November 2025. 


Menurut Cucun, diskusi soal ahli gizi sebelumnya juga pernah dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR, terutama saat membahas solusi atas kelangkaan tenaga ahli seperti ahli gizi dan akuntan. 

Ia menyebut ada usulan dari lapangan agar istilah “ahli gizi” tidak lagi digunakan bila memang terjadi pergantian nomenklatur jabatan.

“Nah, saya juga baru tahu, ternyata si Persagi ini sama BGN baru mau menindaklanjuti MoU yang sudah dari bulan Oktober. Nah, di sini kan perlu ditertibkan. Seperti misalkan gini, tidak akan terjadi ada ahli gizi yang dari satu dapur pindah ke dapur yang lain,” kata Legislator PKB ini.

Cucun menambahkan bahwa kebingungan terjadi karena belum adanya MoU teknis yang menata alur kerja tenaga gizi. Hal itu kemudian memicu perdebatan di forum dan menjadi potongan video yang viral.

“Usulannya dalam, dalam forum itu. Kalau mau diganti, jangan pakai embel-embel ahli gizi. Kita respon, kita akan bawa, kalau memang misalkan seperti ini, nanti justru profesinya yang akan tereliminir sama yang profesi-profesi lain,” tegas Anggota DPR Dapil Jawa Barat II ini.

“Tapi tadi saya sampaikan aspirasi di sini dengan BGN, maksimalkan yang ada. Ya, profesinya adalah ahli gizi, karena kita berbicara gizi ini kan, ya. Oke, itulah, ya. Tadi sudah saya sampaikan,” imbuhnya menegaskan.

Terkait lokasi pernyataan yang menjadi viral, Cucun menjelaskan bahwa hal itu terjadi dalam rapat konsolidasi di daerah pemilihannya, yang membahas jumlah SPPG, mitra, akuntan, hingga ahli gizi dalam pelaksanaan program.

“Saya terus pengawasan, ikut rapat konsolidasi, ya, terutama daerah pemilihan. Itu di daerah pemilihan ada berapa jumlah SPPG, ada berapa jumlah mitra, ada berapa jumlah tenaga yang lain, akuntan, ahli gizi. Itu kan menyampaikan terus evaluasi, ya,” pungkasnya.

Sebelumnya, viral di media sosial pernyataan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dalam sebuah acara yang belakangan diketahui sebagai konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG se-Kabupaten Bandung.

Cucun dianggap arogan lantaran ketika seorang ahli gizi menyampaikan masalah dan solusi terkait program MBG. Ahli gizi itu mengusulkan agar BGN bekerja sama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), termasuk kebutuhan tenaga sanitasi di setiap SPPG MBG.

Namun alih-alih menerima masukan tersebut, Cucun melontarkan sejumlah pernyataan kontroversial. 

"Saya gak suka anak-anak muda arogan kayak gini, mentang-mentang kalian semua dibutuhkan negara kalian bicara undang-undang. Membuat kebijakan itu saya,” tegas Cucun. 

Tak berhenti di situ, politikus PKB ini bahkan menegaskan bahwa profesi ahli gizi tidak lagi diperlukan dalam MBG. Ia menyatakan bakal mengubah penyebutan profesi tersebut.

“Nanti saya akan selesaikan di DPR, ketika sudah rapat di DPR saya ketok kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu Persagi, yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi, tidak perlu ahli gizi. Selesai kalian, cocok?" tandas Cucun.


Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Usut Tuntas Bandara Ilegal di Morowali yang Beroperasi Sejak Era Jokowi

Senin, 24 November 2025 | 17:20

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

UPDATE

Duka Banjir di Sumatera Bercampur Amarah

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:04

DKI Rumuskan UMP 2026 Berkeadilan

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:00

PIER Proyeksikan Ekonomi RI Lebih Kuat pada 2026

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:33

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

Kemenhut Cek Kayu Gelondongan Banjir Sumatera Pakai AIKO

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:00

Pemulihan UMKM Terdampak Bencana segera Diputuskan

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:35

Kaji Ulang Status 1.038 Pelaku Demo Ricuh Agustus

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:28

Update Korban Banjir Sumatera: 836 Orang Meninggal, 509 Orang Hilang

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:03

KPK Pansos dalam Prahara PBNU

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:17

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Selengkapnya