Berita

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. (Foto: RMOL/Sarah Alifia)

Politik

Pemerintah Sediakan Insentif Libur Nataru 2025

SENIN, 17 NOVEMBER 2025 | 16:05 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyusun rencana mengantisipasi lonjakan wisatawan pada libur Natal dan Tahun Baru 2025.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan bahwa kementeriannya terus melibatkan UMKM dalam setiap kegiatan pariwisata.

“Mengenai Nataru, pasti kami yakin bahwa akan mendapatkan peningkatan turis seperti biasanya,” kata Putri, usai Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 17 November 2025.


Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif perjalanan, mulai dari diskon tiket pesawat, tol, hingga transportasi laut.

“Dari tol itu, kami ada insentif dan mendorong wisata-wisata antara untuk jalan-jalan. Kita ada promosi jalan-jalan di Indonesia saja,” tambahnya.

Untuk pengawasan, Menparekraf menyebut ada koordinasi lintas kementerian dan aparat.

“Tentu biasanya di akhir tahun, kepolisian melakukan koordinasi di atas kementerian dengan Menteri Perhubungan, Polri, TNI, dan Menteri Agama juga,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya