Berita

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, di Gedung Merah Putih KPK (RMOL/Jamaludin Akmal)

Hukum

Tantangan untuk Nyali KPK: Publik Menanti Pemeriksaan Bobby Nasution

SENIN, 17 NOVEMBER 2025 | 11:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali disorot. KPK seharusnya berani untuk terus memeriksa Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution,   dalam kasus dugaan suap proyek jalan di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Selama ini, publik menilai proses hukum ini terkesan jalan di tempat, memunculkan pertanyaan besar mengenai independensi dan keberanian KPK.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia, Wildan Hakim, mendesak KPK untuk berani go on atau melangkah maju memeriksa Bobby Nasution. Menurut Wildan, meskipun sudah ada sejumlah bukti awal, menantu Presiden Joko Widodo ini disinyalir masih dikawal sehingga belum tersentuh oleh proses hukum.

"Keputusan apakah Bobby bakal diperiksa atau dibiarkan saja ada di tangan pimpinan KPK. Semoga nyali dan kemauan politik para pimpinan KPK masih terjaga sehingga Bobby Nasution bisa segera diperiksa," tegas kata Wildan kepada RMOL, Senin, 17 November 2025.


Lebih jauh, Wildan, yang juga Pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, mengungkapkan adanya indikasi hambatan internal di tubuh lembaga antirasuah tersebut. Usulan penyidik untuk memanggil Bobby sebagai saksi diduga terhenti di tingkat Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidikan KPK.

Kasatgas di KPK diduga tidak berani memanggil Bobby. Kuat dugaan ada konflik kepentingan antara penyidik dan Kasatgas

"Para pimpinan KPK tentu mengetahui adanya beda kepentingan ini. Makanya, publik menunggu ketegasan pimpinan KPK. Mendukung pemeriksaan Bobby, atau justru menundanya," terang Wildan.

Wildan melihat, muncul kesan kuat bahwa pemeriksaan atas dugaan kasus korupsi yang menyeret Bobby Nasution sangat ditentukan oleh pihak-pihak yang melindungi menantu Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi. Selama dilindungi, Bobby belum akan diperiksa.

Wildan menyimpulkan bahwa saat ini, pimpinan KPK sedang berada dalam posisi "adu kalkulasi" dengan para Kasatgasnya. Kalkulasi ini, menurutnya, mencakup dua aspek utama.

"Untuk saat ini, pimpinan KPK sepertinya sedang adu kalkulasi dengan para Kasatgasnya. Kalkulasinya bisa menyangkut aspek politik dan aspek hukum jika Bobby hendak diperiksa," pungkas Wildan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya