Berita

Ketum Projo, Budi Arie Setiadi (Dokumen RMOL)

Politik

APH Tak Perlu Takut Proses Budi Arie yang Sudah Tidak Punya Backing Penguasa

SENIN, 17 NOVEMBER 2025 | 10:14 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Aparat penegak hukum (APH) seharusnya tidak ragu mengusut dugaan keterlibatan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, dalam kasus judi online (judol), karena saat ini ia sudah tidak memiliki backing penguasa.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, Budi Arie baru-baru ini ditolak oleh Partai Gerindra. 

"Selama ini dia berlindung di bawah kekuasaan Jokowi. Saat dia mencoba bergabung dengan Gerindra, akar rumput di berbagai daerah menolak. Ini menunjukkan bahwa Budi Arie bukan siapa-siapa lagi,” ujar Muslim kepada RMOL di Jakarta, Senin 17 November 2025. 


Penolakan dari akar rumput juga menjadi pertimbangan bagi Prabowo Subianto untuk tidak menerima Budi Arie. 

“Selama ini Budi Arie tidak tersentuh hukum karena dilindungi oleh Jokowi. Kini dia sudah kehilangan perlindungan itu. Bahkan pengaruh Projo pun sudah menurun,” kata Muslim.

Karena itu, Muslim menegaskan, Kepolisian seharusnya berani memproses dugaan keterlibatan Budi Arie dalam kasus judol tanpa takut atau ragu. 

“Statusnya yang kini tidak berafiliasi dengan penguasa memberi ruang bagi hukum untuk berjalan,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya