Tiongkok Larang Warganya ke Jepang, Imbas Komentar PM Takaichi

Beijing kembali meningkatkan ketegangan dengan Tokyo setelah mengeluarkan imbauan perjalanan (travel advisory) yang meminta warganya menunda kunjungan ke Jepang.

Langkah ini menjadi respons paling signifikan atas pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi terkait kemungkinan respons militer jika Tiongkok menyerang Taiwan.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam pernyataannya menyebut bahwa komentar Takaichi soal Taiwan adalah tindakan provokatif yang terang-terangan, yang telah merusak atmosfer pertukaran antar-masyarakat dan menimbulkan risiko tambahan bagi keselamatan warga Tiongkok di Jepang. 

“Kami mengingatkan warga negara Tiongkok untuk tidak bepergian ke Jepang untuk sementara waktu," tegas pernyataan itu, seperti dikutip dari Al Jazeera, Minggu, 16 November 2025.

Setelah imbauan tersebut dirilis, sejumlah maskapai besar seperti Air China, China Eastern, dan China Southern langsung menawarkan pengembalian dana atau penjadwalan ulang gratis untuk tiket penerbangan ke Jepang. 

Media resmi Tiongkok CCTV melaporkan kebijakan ini mulai berlaku sejak Sabtu, 15 November 2025.

Ketegangan antara kedua negara meningkat sejak Takaichi mengatakan bahwa serangan Tiongkok ke Taiwan dapat dianggap sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang, sehingga berpotensi memicu respons militer. 

Pernyataan itu memicu reaksi keras Beijing, yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Kementerian Pertahanan Tiongkok bahkan memperingatkan bahwa Jepang akan menderita kekalahan telak jika ikut campur secara militer di Selat Taiwan.

Konsul Jenderal Tiongkok di Osaka, Xue Jian, sempat mengunggah komentar bernada ancaman bahwa “leher kotor yang ikut campur harus dipotong,” sebelum akhirnya menghapusnya. 

Tokyo pun bereaksi. Kementerian Luar Negeri Jepang memanggil Duta Besar Tiongkok untuk menyampaikan protes atas komentar Xue, menyebutnya sebagai sangat tidak pantas dan mendesak Beijing mengambil tindakan. 

Sebelumnya, Beijing juga telah memanggil Duta Besar Jepang dan menuduh pernyataan Takaichi merusak fondasi politik hubungan Tiongkok-Jepang.

Menanggapi tekanan itu, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan tidak ada alasan untuk mencabut pernyataan Takaichi dan menyebut hal itu sebagai bagian dari pembahasan mengenai situasi krisis eksistensial.