Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL)

Politik

Kehadiran Purbaya Usik Kenyamanan Oligarki

MINGGU, 16 NOVEMBER 2025 | 09:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kehadiran Menteri Keuangan Purbaya disebut mulai mengusik kenyamanan oligarki yang selama ini menopang struktur kekuasaan. 

Pengamat politik Gde Siriana Yusuf menilai langkah-langkah Purbaya tidak lagi sebatas penataan anggaran, melainkan sudah menyentuh akar kepentingan elite yang selama bertahun-tahun menikmati privilese dalam sistem koruptif.

“Menteri Keuangan Purbaya ini kan yang dibicarakan persoalan anggaran, persoalan kebijakan, tapi sarat muatan politik manakala dia menyentuh kepentingan-kepentingan dari satu sistem yang sudah berjalan cukup lama sebagai sistem yang korup,” ujar Siriana di kanal Youtube Forum Keadilan TV, Minggu, 16 November 2025.


Ia menjelaskan bahwa sejak era Jokowi, kekuasaan telah bertumpu pada oligarki hibrida, yakni kombinasi modal birokrasi, partai politik, dan aparat, terutama kepolisian. 

Struktur ini, kata Siriana, menciptakan kenyamanan bagi elite. Kenyamanan tersebut yang kini mulai terusik oleh gebrakan Purbaya.

“Budaya korupsi sudah sedemikian luas sampai mengakar,” tegasnya.

Karena itu, ketika Purbaya menggulirkan agenda efisiensi fiskal dan penertiban anggaran, hal tersebut dinilai otomatis mengenai jantung kepentingan para elite di berbagai lini kekuasaan.

“Ini mengganggu kenyamanan dari sistem yang oligarkis ini,” ujarnya.

Siriana juga mencatat bahwa langkah Purbaya tidak berhenti pada pembenahan teknis kementerian keuangan. Ia ikut menyoroti proyek kereta cepat Whoosh, bahkan terlibat polemik dengan sejumlah tokoh politik seperti Dedi Mulyadi dan Bahlil.

Menurutnya, dinamika ini pada akhirnya menguji loyalitas ganda yang dihadapi Presiden Prabowo, sebab Purbaya mengeklaim semua tindakannya merupakan bagian dari perintah presiden.

“Artinya loyalitas ini yang akan diuji dari orang-orang yang ada di dalam kabinet, lembaga, maupun sampai ke level daerah,” tutupnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya