Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL)

Politik

Kehadiran Purbaya Usik Kenyamanan Oligarki

MINGGU, 16 NOVEMBER 2025 | 09:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kehadiran Menteri Keuangan Purbaya disebut mulai mengusik kenyamanan oligarki yang selama ini menopang struktur kekuasaan. 

Pengamat politik Gde Siriana Yusuf menilai langkah-langkah Purbaya tidak lagi sebatas penataan anggaran, melainkan sudah menyentuh akar kepentingan elite yang selama bertahun-tahun menikmati privilese dalam sistem koruptif.

“Menteri Keuangan Purbaya ini kan yang dibicarakan persoalan anggaran, persoalan kebijakan, tapi sarat muatan politik manakala dia menyentuh kepentingan-kepentingan dari satu sistem yang sudah berjalan cukup lama sebagai sistem yang korup,” ujar Siriana di kanal Youtube Forum Keadilan TV, Minggu, 16 November 2025.


Ia menjelaskan bahwa sejak era Jokowi, kekuasaan telah bertumpu pada oligarki hibrida, yakni kombinasi modal birokrasi, partai politik, dan aparat, terutama kepolisian. 

Struktur ini, kata Siriana, menciptakan kenyamanan bagi elite. Kenyamanan tersebut yang kini mulai terusik oleh gebrakan Purbaya.

“Budaya korupsi sudah sedemikian luas sampai mengakar,” tegasnya.

Karena itu, ketika Purbaya menggulirkan agenda efisiensi fiskal dan penertiban anggaran, hal tersebut dinilai otomatis mengenai jantung kepentingan para elite di berbagai lini kekuasaan.

“Ini mengganggu kenyamanan dari sistem yang oligarkis ini,” ujarnya.

Siriana juga mencatat bahwa langkah Purbaya tidak berhenti pada pembenahan teknis kementerian keuangan. Ia ikut menyoroti proyek kereta cepat Whoosh, bahkan terlibat polemik dengan sejumlah tokoh politik seperti Dedi Mulyadi dan Bahlil.

Menurutnya, dinamika ini pada akhirnya menguji loyalitas ganda yang dihadapi Presiden Prabowo, sebab Purbaya mengeklaim semua tindakannya merupakan bagian dari perintah presiden.

“Artinya loyalitas ini yang akan diuji dari orang-orang yang ada di dalam kabinet, lembaga, maupun sampai ke level daerah,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya