Berita

Kantor lama Danantara di Menteng, Jakarta Pusat (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Bisnis

Danantara Fokus pada 21 Program Mendesak untuk Penyehatan BUMN

SABTU, 15 NOVEMBER 2025 | 12:56 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

PT Danantara Asset Management (DAM) menyiapkan 21 program kerja prioritas untuk mempercepat pembenahan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bermasalah.

Managing Director Danantara, Febriany Eddy, menjelaskan bahwa 21 program ini dipilih berdasarkan tingkat urgensi dan risiko jika restrukturisasi ditunda. 

"Itu yang urgent, important, yang memang kalau tidak dilakukan restrukturisasi tahun ini, maka tahun depan dia mungkin akan lebih sulit untuk diresolusikan," ujar Febriany, dalam keterangannya yang dikutip redaksi di Jakarta, sabtu 15 November 2025.


Langkah ini mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 200 perusahaan, guna menghilangkan unit usaha yang tidak relevan dan berpotensi membebani keuangan.

Febriany mencontohkan restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Danantara menyuntikkan modal senilai Rp23,67 triliun untuk memulihkan keuangan dan operasional Garuda Group, termasuk Citilink. Dana ini disetujui melalui RUPSLB skema PMTHMETD. 

Rinciannya, dari total dana Rp23,67 triliun itu, sebesar Rp8,7 triliun akan digunakan untuk modal kerja Garuda, termasuk perawatan armada. Sementara, Rp14,9 triliun digunakan untuk Citilink, terdiri atas Rp11,2 triliun modal kerja dan Rp 3,7 triliun untuk pembayaran tunggakan pembelian bahan bakar avtur selama periode 2019-2021.

Mayoritas dana tersebut difokuskan pada perawatan pesawat agar armada yang grounded bisa kembali terbang. 

"Transformasi Garuda bukan cuma sekadar transformasi neraca.. Jadi ada injeksi untuk Garudanya sendiri, kemudian ada juga ke Citilink, kemudian ada juga inbreng lahan dari GMF AeroAsia," jelas Febriany.

Danantara memastikan semua dana restrukturisasi diawasi secara ketat agar tepat sasaran, terutama pada BUMN dengan tekanan finansial tinggi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya