Regulasi Platform Digital Harus Diperkuat Buntut Ledakan SMAN 72

Komisi I DPR menilai negara perlu mengambil langkah tegas dan menyeluruh dalam merespons tragedi ledakan di SMAN 72 Jakarta yang diduga berkaitan dengan paparan konten daring. 

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Junico Siahaan, menegaskan, penguatan regulasi tidak boleh hanya menyasar game online, tetapi seluruh platform digital.

Menurutnya, insiden tersebut menjadi alarm keras bahwa pengawasan ruang digital, khususnya bagi anak dan remaja, harus diperkuat secara sistemik dan tidak bisa terus dibiarkan tanpa aturan yang jelas.

Kita tidak bisa hanya mengandalkan filter otomatis atau imbauan moral. Negara harus menetapkan aturan tegas dengan sanksi jelas bagi platform yang melanggar," kata politikus yang akrab disapa Nico Siahaan itu, Jumat 14 November 2025.

Seperti diketahui, pemerintah tengah mempertimbangkan pembatasan sejumlah game online, termasuk PlayerUnknown's Battlegrounds alias PUBG, menyusul tragedi ledakan di SMAN 72 Jakarta pada Jumat 7 November 2025. Game tersebut dikaitkan dengan pelaku yang disebut terpapar konten kekerasan dari permainan tersebut.

Namun, Nico mengingatkan pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk tidak fokus pada game semata. Ia menilai Indonesia perlu mencontoh model regulasi Australia, yang mewajibkan batasan usia minimal 16 tahun untuk mengakses game dan konten digital tertentu.

“Pemerintah, khususnya Komdigi, harus punya mekanisme yang bisa mengatur siapa saja yang boleh mengakses game dan seluruh platform digital. Aturan seperti di Australia bisa jadi acuan,” ujarnya.