Indonesia Jual 12 Juta Ton Karbon Berbasis Teknologi ke Norwegia

Indonesia mengukir prestasi di panggung dunia melalui PT PLN (Persero) yang secara resmi akan menjual hasil pengurangan emisi setara 12 juta ton karbon kepada Norwegia.

Bukan sekadar perjanjian biasa, secara teknis, hal itu adalah perdagangan karbon berbasis teknologi pertama di dunia yang dijalankan di bawah Pasal 6.2 Perjanjian Paris, yang menjadi aturan main resmi untuk jual-beli karbon antarnegara.

Jumlah 12 juta ton karbon itu setara dengan menghilangkan polusi dari sekitar 2,6 juta mobil dari jalanan selama setahun.

Secara historis, kerja sama Indonesia dengan Norwegia fokus pada sektor kehutanan atau disebut juga nature-based solutions. Melalui skema result-based contribution (RBC), Indonesia sudah menerima hingga 260 juta Dolar AS karena berhasil menjaga hutan.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, Indonesia sekarang membuka babak baru. Tidak hanya menjual jasa dari hutan, melainkan juga dari teknologi energi bersih.

"Kami memandang kerja sama ini bukan akhir, tetapi awal dari fase implementasi nyata. Indonesia ingin memastikan pasar karbon yang dibangun berintegritas tinggi, transparan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat," kata Hanif dalam keterangan tertulis, Jumat 14 November 2025.

Menurut dia, dana dari hasil penjualan karbon akan digunakan untuk membangun lebih banyak pembangkit listrik hijau. 

"PLN di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, akan mempercepat pembangunan energi terbarukan. Dalam 10 tahun ke depan, 76 persen dari pembangkit baru akan berasal dari energi bersih," kata Hanif.

Selain itu, manfaat lain yang didapat adalah listrik sampai ke pelosok, menciptakan lapangan kerja hijau, dan dana untuk adaptasi iklim. 

Langkah pemerintah Indonesia ini, mendapat pujian langsung dari Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen.

"Indonesia telah membuktikan kesiapan dan kapasitas politiknya untuk memimpin inisiatif karbon berintegritas tinggi, sebuah sinyal kuat bagi para investor global dan pemerintah di seluruh dunia," kata Andreas.