Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump (Foto: AP)
Amerika Serikat mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bersatu mendukung rancangan resolusi yang dimaksudkan untuk memperkuat rencana perdamaian Presiden Donald Trump bagi Gaza.
Washington memperingatkan, jika terjadi perpecahan di antara negara-negara anggota, rakyat Palestina bisa menghadapi konsekuensi yang berat.
“Upaya untuk memecah-belah sekarang, saat kesepakatan atas resolusi ini masih aktif dinegosiasikan, akan membawa konsekuensi yang serius, nyata, dan sepenuhnya bisa dihindari bagi warga Palestina di Gaza,” ujar seorang juru bicara misi AS untuk PBB dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat AFP, Jumat, 14 November 2025.
Ia menegaskan, gencatan senjata yang sedang berlangsung masih sangat rapuh. Oleh sebab itu penguatan resolusi diperlukan untuk membuka jalan menuju perdamaian yang langgeng di Timur Tengah.
“Kami mendesak Dewan Keamanan untuk bersatu dan bergerak maju demi mengamankan perdamaian yang sangat dibutuhkan,” lanjutnya.
Pekan lalu, pejabat AS memulai perundingan di Dewan Keamanan mengenai rancangan resolusi yang akan menindaklanjuti gencatan senjata dalam perang dua tahun antara Israel dan Hamas, sekaligus mendukung rencana Trump.
Dalam draf ketiga disebutkan bahwa Dewan Keamanan “menyambut pembentukan Dewan Perdamaian”, sebuah badan pemerintahan transisi untuk Gaza yang secara teori akan dipimpin oleh Trump hingga akhir 2027.
Resolusi tersebut juga akan memberi mandat kepada negara-negara anggota untuk membentuk “Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF)” sementara, yang akan bekerja sama dengan Israel, Mesir, dan polisi Palestina yang baru dilatih.
Pasukan ini bertugas mengamankan wilayah perbatasan, mendemiliterisasi Jalur Gaza, melakukan pelucutan permanen senjata kelompok-kelompok bersenjata nonnegara, sekaligus melindungi warga sipil dan menjamin koridor bantuan kemanusiaan.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pada Rabu bahwa ia optimistis resolusi ini akan disetujui.
“Saya pikir kami membuat kemajuan yang baik dalam perumusan bahasa resolusi dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada tindakan di Dewan,” ujarnya kepada wartawan di Kanada.
Namun, para diplomat mengungkapkan masih ada pertanyaan terkait ketiadaan mekanisme pengawasan dari Dewan Keamanan, kejelasan peran Otoritas Palestina di masa depan, serta detail mandat ISF.
