Berita

Presiden AS Donald Trump (Foto: Reuters)

Dunia

Mengaku Salah Soal Video, BBC Resmi Minta Maaf ke Donald Trump

JUMAT, 14 NOVEMBER 2025 | 07:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

BBC resmi meminta maaf kepada Presiden AS Donald Trump setelah sebuah dokumenter menayangkan pidatonya dalam bentuk suntingan yang dianggap menyesatkan. 

Ketua BBC, Samir Shah, mengirim surat ke Gedung Putih untuk menjelaskan bahwa penggabungan beberapa bagian pidato Trump pada 6 Januari 2021 telah menimbulkan kesan keliru.

Dalam pernyataannya, BBC mengakui bahwa editan tersebut membuat potongan pidato yang terpisah hampir satu jam terlihat seperti satu rangkaian utuh. Akibatnya, muncul kesan seolah Trump menyerukan tindakan keras secara langsung. 


“Suntingan kami secara tidak sengaja menciptakan kesan keliru,” tulis BBC dalam pernyataannya, dikutip dari Associated Press, Jumat 14 November 2025.

Trump sebelumnya menuntut permintaan maaf dan mengancam menggugat BBC sebesar 1 miliar Dolar AS.

Kontroversi ini bersumber dari dokumenter BBC Panorama berjudul “Trump: Kesempatan Kedua?” yang diproduksi menjelang Pilpres AS 2024. Dalam proses penyuntingan, pihak ketiga menggabungkan tiga kutipan dari dua bagian pidato berbeda hingga terdengar seperti Trump menyerukan pendukungnya untuk “berjuang mati-matian” dan berbaris bersamanya. Bagian di mana ia meminta aksi damai tidak ikut ditampilkan.

Skandal ini mengguncang internal lembaga penyiaran Inggris tersebut. Direktur Jenderal Tim Davie dan Kepala Berita Deborah Turness mundur dari jabatannya. Davie menyebut kejadian ini merusak kepercayaan publik dan menegaskan bahwa sebagai pemimpin redaksi tertinggi, tanggung jawab ada di tangannya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya