Berita

Presiden AS Donald Trump (Foto: Reuters)

Dunia

Mengaku Salah Soal Video, BBC Resmi Minta Maaf ke Donald Trump

JUMAT, 14 NOVEMBER 2025 | 07:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

BBC resmi meminta maaf kepada Presiden AS Donald Trump setelah sebuah dokumenter menayangkan pidatonya dalam bentuk suntingan yang dianggap menyesatkan. 

Ketua BBC, Samir Shah, mengirim surat ke Gedung Putih untuk menjelaskan bahwa penggabungan beberapa bagian pidato Trump pada 6 Januari 2021 telah menimbulkan kesan keliru.

Dalam pernyataannya, BBC mengakui bahwa editan tersebut membuat potongan pidato yang terpisah hampir satu jam terlihat seperti satu rangkaian utuh. Akibatnya, muncul kesan seolah Trump menyerukan tindakan keras secara langsung. 


“Suntingan kami secara tidak sengaja menciptakan kesan keliru,” tulis BBC dalam pernyataannya, dikutip dari Associated Press, Jumat 14 November 2025.

Trump sebelumnya menuntut permintaan maaf dan mengancam menggugat BBC sebesar 1 miliar Dolar AS.

Kontroversi ini bersumber dari dokumenter BBC Panorama berjudul “Trump: Kesempatan Kedua?” yang diproduksi menjelang Pilpres AS 2024. Dalam proses penyuntingan, pihak ketiga menggabungkan tiga kutipan dari dua bagian pidato berbeda hingga terdengar seperti Trump menyerukan pendukungnya untuk “berjuang mati-matian” dan berbaris bersamanya. Bagian di mana ia meminta aksi damai tidak ikut ditampilkan.

Skandal ini mengguncang internal lembaga penyiaran Inggris tersebut. Direktur Jenderal Tim Davie dan Kepala Berita Deborah Turness mundur dari jabatannya. Davie menyebut kejadian ini merusak kepercayaan publik dan menegaskan bahwa sebagai pemimpin redaksi tertinggi, tanggung jawab ada di tangannya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya