Berita

Politisi PDIP Ribka Tjiptaning. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Pasukan Bawah Tanah Dukung Ribka Tjiptaning Dihukum

KAMIS, 13 NOVEMBER 2025 | 20:12 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Politisi PDIP Ribka Tjiptaning dituding memutarbalikkan fakta dengan menyebut Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pembunuh. Di era Soeharto, justru label pemberontak ada pada Partai Komunis Indonesia (PKI) yang membunuh para ulama.  

“Pernyataan Ribka membalik-balikkan fakta. Siapa yang membunuh itu? Dari dulu, PKI-lah yang selalu melakukan pemberontakan dan membunuh ulama, kiai, dan ribuan santri di Jawa Timur," tegas Sekretaris Jenderal Relawan Pasukan Bawah Tanah (Pasbata), Budiyanto Hadinagoro dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 13 November 2025.

Budiyanto menilai, pernyataan Ribka yang menyeret kembali isu pelanggaran HAM masa lalu sangat tidak pantas di tengah situasi bangsa yang sudah tenteram dan damai. Tindakan Ribka bukan hanya tidak bijak, tetapi juga melukai perasaan keluarga besar para pejuang dan korban yang pernah menjadi sasaran kekejaman PKI.


Budiyanto mengingatkan agar semua pihak menghormati keputusan negara memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto yang telah berjasa besar bagi bangsa.

“Soeharto adalah tokoh berjasa besar terhadap bangsa dan negara. Jangan diusik lagi, apalagi beliau sudah wafat. Presiden Prabowo pun sudah berpikir matang sebelum menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Soeharto,” tegasnya.

Di sisi lain, Budiyanto mendukung upaya Aliansi Rakyat Anti Hoaks (ARAH) yang telah melaporkan Ribka ke Bareskrim Polri atas dugaan penyebaran informasi menyesatkan dan ujaran kebencian terkait pernyataannya soal Soeharto.

“Kami mendukung langkah ARAH melaporkan Ribka. Kasus ini harus dikawal sampai ke meja persidangan agar tidak ada lagi politisi semaunya menebar fitnah,” pungkasnya.

Sementara itu, Ribka telah merespons laporan yang dilayangkan ARAH ke Bareskrim Polri pada Rabu, 12 November 2025.

“Hadapi saja,” singkat Ribka kepada Kantor Berita Politik RMOL.  

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya