Berita

Politisi PDIP Ribka Tjiptaning. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Pasukan Bawah Tanah Dukung Ribka Tjiptaning Dihukum

KAMIS, 13 NOVEMBER 2025 | 20:12 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Politisi PDIP Ribka Tjiptaning dituding memutarbalikkan fakta dengan menyebut Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pembunuh. Di era Soeharto, justru label pemberontak ada pada Partai Komunis Indonesia (PKI) yang membunuh para ulama.  

“Pernyataan Ribka membalik-balikkan fakta. Siapa yang membunuh itu? Dari dulu, PKI-lah yang selalu melakukan pemberontakan dan membunuh ulama, kiai, dan ribuan santri di Jawa Timur," tegas Sekretaris Jenderal Relawan Pasukan Bawah Tanah (Pasbata), Budiyanto Hadinagoro dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 13 November 2025.

Budiyanto menilai, pernyataan Ribka yang menyeret kembali isu pelanggaran HAM masa lalu sangat tidak pantas di tengah situasi bangsa yang sudah tenteram dan damai. Tindakan Ribka bukan hanya tidak bijak, tetapi juga melukai perasaan keluarga besar para pejuang dan korban yang pernah menjadi sasaran kekejaman PKI.


Budiyanto mengingatkan agar semua pihak menghormati keputusan negara memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto yang telah berjasa besar bagi bangsa.

“Soeharto adalah tokoh berjasa besar terhadap bangsa dan negara. Jangan diusik lagi, apalagi beliau sudah wafat. Presiden Prabowo pun sudah berpikir matang sebelum menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Soeharto,” tegasnya.

Di sisi lain, Budiyanto mendukung upaya Aliansi Rakyat Anti Hoaks (ARAH) yang telah melaporkan Ribka ke Bareskrim Polri atas dugaan penyebaran informasi menyesatkan dan ujaran kebencian terkait pernyataannya soal Soeharto.

“Kami mendukung langkah ARAH melaporkan Ribka. Kasus ini harus dikawal sampai ke meja persidangan agar tidak ada lagi politisi semaunya menebar fitnah,” pungkasnya.

Sementara itu, Ribka telah merespons laporan yang dilayangkan ARAH ke Bareskrim Polri pada Rabu, 12 November 2025.

“Hadapi saja,” singkat Ribka kepada Kantor Berita Politik RMOL.  

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya