Berita

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris.(Foto: Dokumentasi DPD RI)

Nusantara

Fahira Idris:

Kebijakan Pramono Pangkas Pengeluaran Duit Rakyat

Gratiskan Pekerja Bergaji Kecil Naik Transportasi Umum
KAMIS, 13 NOVEMBER 2025 | 19:38 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggratiskan pekerja swasta dengan gaji maksimal Rp6,2 juta naik angkutan umum diapresiasi positif Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris.

Menurut Fahira, langkah ini merupakan bentuk keberpihakan nyata Pemprov DKI Jakarta kepada kelas pekerja yang selama ini menanggung beban biaya hidup tinggi, terutama pada sektor transportasi.

“Saat ongkos transportasi bisa memakan sepertiga dari gaji, keputusan Gubernur Pramono Anung memberikan layanan transportasi umum gratis untuk pekerja bergaji di bawah Rp 6,2 juta tepat dan luar biasa," kata Fahira melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 13 November 2025. 


Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis ini, memungkinkan pekerja menikmati layanan Transjakarta, MRT, LRT, hingga Mikrotrans tanpa biaya. Pekerja cukup memiliki Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) dan memenuhi syarat penghasilan maksimal Rp6.206.275 per bulan (1,15 kali UMP DKI 2025). 

Fahira menilai, kebijakan ini bukan sekadar subsidi, melainkan strategi sosial ekonomi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Bayangkan, 25-30 persen pendapatan pekerja bisa terselamatkan setiap bulan. Itu bisa dialihkan untuk kebutuhan lain misalnya untuk keluarga, pendidikan, atau tabungan," kata Fahira.

Senator Jakarta ini juga menilai kebijakan ini memiliki dampak ganda. Selain membantu ekonomi masyarakat juga akan mengubah budaya mobilitas warga menuju kota yang lebih hijau dan ramah lingkungan. Dengan semakin banyak pekerja beralih ke transportasi publik, kemacetan dan polusi udara di Jakarta diharapkan menurun signifikan. 

Transportasi publik Jakarta, lanjut Fahira Idris, sudah menjangkau lebih dari 91 persen wilayah, tetapi pengguna aktifnya baru sekitar 20 persen. Program ini diharapkan bisa mendongkrak angka tersebut hingga 30 persen dalam waktu dekat. Dampaknya bukan hanya efisiensi mobilitas, melainkan juga penurunan emisi karbon dan kualitas udara yang lebih sehat.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya