Berita

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris.(Foto: Dokumentasi DPD RI)

Nusantara

Fahira Idris:

Kebijakan Pramono Pangkas Pengeluaran Duit Rakyat

Gratiskan Pekerja Bergaji Kecil Naik Transportasi Umum
KAMIS, 13 NOVEMBER 2025 | 19:38 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggratiskan pekerja swasta dengan gaji maksimal Rp6,2 juta naik angkutan umum diapresiasi positif Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris.

Menurut Fahira, langkah ini merupakan bentuk keberpihakan nyata Pemprov DKI Jakarta kepada kelas pekerja yang selama ini menanggung beban biaya hidup tinggi, terutama pada sektor transportasi.

“Saat ongkos transportasi bisa memakan sepertiga dari gaji, keputusan Gubernur Pramono Anung memberikan layanan transportasi umum gratis untuk pekerja bergaji di bawah Rp 6,2 juta tepat dan luar biasa," kata Fahira melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 13 November 2025. 


Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis ini, memungkinkan pekerja menikmati layanan Transjakarta, MRT, LRT, hingga Mikrotrans tanpa biaya. Pekerja cukup memiliki Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) dan memenuhi syarat penghasilan maksimal Rp6.206.275 per bulan (1,15 kali UMP DKI 2025). 

Fahira menilai, kebijakan ini bukan sekadar subsidi, melainkan strategi sosial ekonomi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Bayangkan, 25-30 persen pendapatan pekerja bisa terselamatkan setiap bulan. Itu bisa dialihkan untuk kebutuhan lain misalnya untuk keluarga, pendidikan, atau tabungan," kata Fahira.

Senator Jakarta ini juga menilai kebijakan ini memiliki dampak ganda. Selain membantu ekonomi masyarakat juga akan mengubah budaya mobilitas warga menuju kota yang lebih hijau dan ramah lingkungan. Dengan semakin banyak pekerja beralih ke transportasi publik, kemacetan dan polusi udara di Jakarta diharapkan menurun signifikan. 

Transportasi publik Jakarta, lanjut Fahira Idris, sudah menjangkau lebih dari 91 persen wilayah, tetapi pengguna aktifnya baru sekitar 20 persen. Program ini diharapkan bisa mendongkrak angka tersebut hingga 30 persen dalam waktu dekat. Dampaknya bukan hanya efisiensi mobilitas, melainkan juga penurunan emisi karbon dan kualitas udara yang lebih sehat.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Penegakan Hukum Sengketa Perubahan Legalitas Soksi Tak Boleh Tebang Pilih

Senin, 18 Mei 2026 | 00:23

MUI Lega Sidang Isbat Iduladha Tak Munculkan Perbedaan

Senin, 18 Mei 2026 | 00:04

Rombongan Trump Buang Semua Barang China, Pengamat: Perang Intelijen Masuk Level Paranoia Strategis

Minggu, 17 Mei 2026 | 23:34

GEM Kembangkan Ekosistem Industri Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

Minggu, 17 Mei 2026 | 23:13

Data Besar, Nasib Berceceran

Minggu, 17 Mei 2026 | 23:00

Bobotoh Penuhi Jalanan Kota Bandung, Otw Hattrick Juara!

Minggu, 17 Mei 2026 | 22:40

Relawan: Maksud Prabowo Soal Warga Desa Tak Pakai Dolar Baik

Minggu, 17 Mei 2026 | 22:12

Bagaimana Nasib Jakarta Setelah Putusan MK?

Minggu, 17 Mei 2026 | 21:44

Teguh Santosa: Indonesia Tidak Bisa Berharap pada Kebaikan Negara Lain

Minggu, 17 Mei 2026 | 21:00

BNI: Kemenangan Leo-Daniel Hadiah Istimewa untuk Rakyat Indonesia

Minggu, 17 Mei 2026 | 20:41

Selengkapnya