Berita

(Kiri-kanan) Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. (Foto: Dok. Kemensos)

Politik

Seskab Teddy: Kebijakan Pemerintah Percuma Tanpa Data Akurat

KAMIS, 13 NOVEMBER 2025 | 19:12 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Integrasi data menjadi kunci penting pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakannya. Tanpa data akurat, maka kebijakan pemerintah tidak bisa berjalan efektif.

“Percuma kalau ada kebijakan tapi tidak ada data,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam rapat koordinasi nasional data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) di Hall Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis, 13 November 2025. 

Teddy menjelaskan, pemerintahan Presiden Prabowo menyatukan seluruh data dari berbagai kementerian/lembaga ke dalam satu DTSEN. Data tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu di Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan bersama. 


DTSEN kini menjadi basis utama kementerian dan lembaga dalam menyalurkan bantuan maupun menjalankan kebijakan strategis sesuai arahan Presiden Prabowo.

"Data itulah yang digunakan pemerintah dan masing-masing kementerian untuk menyalurkan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden," jelas Teddy.

Dalam acara yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan apresiasi atas dukungan Sekretaris Kabinet Teddy pada acara tersebut.

"Kehadiran Pak Teddy mempertajam pertemuan kita hari ini. Jadi mempertajam apa yang sudah kita rencanakan dan lebih mengetahui detail," jelas Gus Ipul.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi. 

Hadir pula 38 Kepala Dinas Sosial Provinsi, 34 Kepala BPS Provinsi, 34 Kepala Bagian Umum BPS Provinsi, 514 Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan 502 Kepala BPS Kabupaten/ Kota. Hadir pula jajaran para pejabat tinggi, pimpinan tinggi madya dan pratama.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya