Berita

(Kiri-kanan) Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. (Foto: Dok. Kemensos)

Politik

Seskab Teddy: Kebijakan Pemerintah Percuma Tanpa Data Akurat

KAMIS, 13 NOVEMBER 2025 | 19:12 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Integrasi data menjadi kunci penting pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakannya. Tanpa data akurat, maka kebijakan pemerintah tidak bisa berjalan efektif.

“Percuma kalau ada kebijakan tapi tidak ada data,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam rapat koordinasi nasional data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) di Hall Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis, 13 November 2025. 

Teddy menjelaskan, pemerintahan Presiden Prabowo menyatukan seluruh data dari berbagai kementerian/lembaga ke dalam satu DTSEN. Data tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu di Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan bersama. 


DTSEN kini menjadi basis utama kementerian dan lembaga dalam menyalurkan bantuan maupun menjalankan kebijakan strategis sesuai arahan Presiden Prabowo.

"Data itulah yang digunakan pemerintah dan masing-masing kementerian untuk menyalurkan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden," jelas Teddy.

Dalam acara yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan apresiasi atas dukungan Sekretaris Kabinet Teddy pada acara tersebut.

"Kehadiran Pak Teddy mempertajam pertemuan kita hari ini. Jadi mempertajam apa yang sudah kita rencanakan dan lebih mengetahui detail," jelas Gus Ipul.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi. 

Hadir pula 38 Kepala Dinas Sosial Provinsi, 34 Kepala BPS Provinsi, 34 Kepala Bagian Umum BPS Provinsi, 514 Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan 502 Kepala BPS Kabupaten/ Kota. Hadir pula jajaran para pejabat tinggi, pimpinan tinggi madya dan pratama.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya