Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Sekretariat Presiden)

Politik

Presiden Prabowo Didorong Tekan Kebocoran Ekonomi

KAMIS, 13 NOVEMBER 2025 | 18:38 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Indonesia perlu segera menekan kebocoran ekonomi nasional agar target pertumbuhan 6-8 persen pada 2025 dapat tercapai. 

Dosen FEB Unhas sekaligus mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan, Presiden Prabowo Subianto perlu menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) untuk mendongkrak ekonomi.

“Langkah paling penting adalah mendorong efisiensi dan mengurangi kebocoran dalam perekonomian nasional, dengan menurunkan angka ICOR dari 6,245 saat ini menjadi hanya 5-6 dalam lima tahun ke depan,” kata Syarkawi dalam keterangan resmi pada Kamis 13 November 2025.


Syarkawi menilai reformasi kelembagaan juga menjadi langkah penting untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan indeks kemudahan berbisnis. 

Reformasi tersebut mencakup penguatan rule of law yang inklusif, birokrasi yang efisien, penghapusan pungutan liar, serta penurunan biaya transaksi.

“Harapannya, peringkat kemudahan berbisnis kita bisa mendekati India yang berada di posisi 27 dunia,” ujar Syarkawi.

Selain itu, pemerintah juga perlu mempercepat transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia. Akses digital harus menjangkau minimal 90 persen provinsi dan kabupaten/kota agar produktivitas ekonomi meningkat.

Ia juga menekankan pentingnya adopsi teknologi digital terbaru seperti artificial intelligence (AI), machine learning (ML), big data, Internet of Things (IoT), hingga automation untuk meningkatkan efisiensi sektor ekonomi nasional.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya