Berita

Ilustrasi Game PUBG. (Foto: Reuters)

Politik

Pembatasan Game Online Diperlukan Cegah Kasus SMAN 72 Terulang

KAMIS, 13 NOVEMBER 2025 | 14:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan membatasi akses game online bagi anak-anak didukung Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh. Bahkan, dia mengusulkan khusus untuk anak usia dini harus dilarang.

Rencana pembatasan akses game online itu muncul sebagai respon atas kasus peledakan di SMAN 72 Jakarta, di mana pelakunya diduga terinspirasi dari konten kekerasan dalam game online.

Menurut Oleh Soleh, langkah Presiden Prabowo merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi muda yang rentan terhadap pengaruh negatif dunia digital, khususnya game yang mengandung unsur kekerasan, sadisme, dan perilaku destruktif.


“Saya sangat mendukung langkah Presiden. Game online yang berisi kekerasan telah terbukti memberi dampak buruk terhadap psikologis anak. Pemerintah perlu hadir untuk membatasi bahkan melarang akses game semacam itu bagi anak-anak,” ujar Oleh Soleh, Kamis, 13 November 2025.

Oleh Soleh menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital harus menjadi prioritas nasional. Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah membuat regulasi tegas yang melarang anak usia dini bermain game online, baik di platform ponsel, komputer, maupun konsol.

“Anak-anak usia dini belum mampu memilah mana hiburan yang aman dan mana yang berbahaya. Larangan bermain game online untuk mereka adalah bentuk kasih sayang dan tanggung jawab negara,” tegasnya.

Politikus PKB asal Dapil Jawa Barat  XI itu juga mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk berkolaborasi dalam mengedukasi masyarakat, terutama orang tua, tentang bahaya kecanduan game dan dampak paparan kekerasan digital.

“Langkah pembatasan tidak cukup hanya dengan aturan teknis. Harus ada edukasi publik dan literasi digital yang massif, agar keluarga bisa menjadi benteng pertama dalam menjaga anak-anak dari konten berbahaya,” tutup Oleh Soleh.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.309 Triliun pada Kuartal IV-2025, Naik Rp69 Triliun

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:12

Perdamaian Masih Impian

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:06

Ini Penjelasan DPR Soal Kembalinya Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:54

Bahlil Dorong Kemandirian Energi Lewat Revitalisasi Sumur Tua

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:50

DPR Tegaskan Tak Ada Usulan Revisi UU KPK yang Diklaim Jokowi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:43

Prabowo Yakinkan Pebisnis AS, RI Kompetitif dan Terbuka untuk Investasi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:40

Meski Sahroni Kembali, Satu Kursi Pimpinan Komisi III DPR Masih Kosong

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:32

Kolaborasi Indonesia-Arab Saudi: Misi Besar Menyukseskan Haji 2026

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:27

Prabowo Saksikan Penandatanganan 11 MoU Rp649 Trilun di Forum Bisnis US-ABC

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:18

Paripurna DPR Setujui Kesimpulan Komisi III soal Pemilihan Hakim Konstitusi Adies Kadir

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:16

Selengkapnya