Berita

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo atau Rudal. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Komisi III DPR:

Polri Harus Patuhi Putusan MK soal Larangan Anggota Aktif Isi Jabatan Sipil

KAMIS, 13 NOVEMBER 2025 | 14:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi III DPR RI berpandangan bahwa Polri wajib menghormati dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Putusan tersebut menegaskan bahwa anggota Polri aktif yang menduduki jabatan di luar institusi kepolisian harus mengundurkan diri.

“Menurut hemat saya Polri ya harus menghormati dan melaksanakan putusan MK,” kata Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo atau Rudal, kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis 13 November 2025.

Menurut Rudal, semangat putusan MK adalah menjaga profesionalisme dan netralitas kepolisian. Karena itu, pejabat Polri yang ingin mengisi jabatan di luar institusinya wajib melepaskan status kepegawaiannya.


"Ketika ada pejabat yang mau pindah ke institusi lain, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri, jangan malah statusnya masih polisi tapi dia bekerja aktif di institusi tersebut," kata Rudal.

Legislator Nasdem asal Sulawesi Selatan itu menambahkan, setiap lembaga negara tanpa kecuali harus tunduk pada konstitusi dan keputusan Mahkamah Konstitusi.

“Kalau itu menjadi putusan Mahkamah Konstitusi maka semua harus tunduk dan patuh pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 28 ya,” tutup Rudal.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan nomor Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Gugatan tersebut terkait dengan penugasan anggota Polri di luar kepolisian. Gugatan itu diajukan oleh Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," demikian putusan yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Kamis 13 November 2025.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya