Berita

Majelis Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Pemuda Islam Indonesia (MPP AMPII) saat menggelar aksi damai di depan Kantor Kementerian Agama di Jakarta, Rabu 12 November 2025. (Foto: Istimewa)

Politik

AMPII Minta Menag Nasaruddin Batalkan Pelantikan Pejabat Kemenag

RABU, 12 NOVEMBER 2025 | 23:38 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Menteri Agama Nasaruddin Umar didesak untuk membatalkan pelantikan sejumlah pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Agama.

Desakan itu disuarakan Majelis Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Pemuda Islam Indonesia (MPP AMPII) saat menggelar aksi damai di depan Kantor Kementerian Agama di Jakarta, Rabu 12 November 2025.

Koordinator Lapangan, Ahmad Baras mengatakan, pembatalan pelantikan perlu dilakukan seiring munculnya dugaan praktik jual beli jabatan.
 

 
Kata dia, dugaan praktik transaksional dalam pengangkatan jabatan tinggi di lingkungan Kementerian Agama bukan sekadar pelanggaran etika birokrasi, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai moral dan spiritual yang menjadi dasar berdirinya lembaga tersebut.

“Publik berhak tahu bahwa proses pelantikan pejabat Eselon II ini sarat dengan aroma transaksional,” tegas Baras.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Agama seharusnya menjadi teladan moral dan etika publik, bukan justru menjadi contoh buruk praktik nepotisme dan jual beli jabatan. 

Karena itu, sambungnya, AMPII menuntut agar seluruh proses seleksi jabatan dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.

“Pejabat publik harus dipilih karena kompetensi dan rekam jejaknya yang bersih bukan karena besaran transaksi di balik meja. Integritas birokrasi adalah kunci bagi tata kelola pemerintahan yang amanah dan dipercaya rakyat,” ujarnya.

Dia menegaskan komitmen AMPII untuk terus mengawal pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di seluruh lembaga pemerintahan, terutama di Kementerian Agama yang semestinya menjadi simbol nilai-nilai religius dan kejujuran.

“Kami mendesak Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk segera membatalkan Surat Keputusan pengangkatan pejabat Eselon II tersebut dan melakukan seleksi ulang secara terbuka dan profesional,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya