Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani (Foto: Dok. Pribadi)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk generasi masa depan mendapat dukungan penuh Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani.
Hal tersebut disampaikan Netty dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 November 2025.
Netty menilai program MBG merupakan wujud kehadiran negara dalam memastikan generasi penerus tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing. Ia mengapresiasi langkah pemerintah melalui BGN yang telah menjalankan program ini dengan baik.
"Tapi Kita juga harus memastikan keberlanjutan dan tata kelolanya makin hari makin baik,” ujar Netty.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyoroti pentingnya payung hukum yang kuat untuk menjamin keberlangsungan program MBG lintas pemerintahan.
“Kita ingin tahu, sejauh mana payung hukum yang sudah disiapkan untuk program MBG ini? Karena keberlanjutan program akan bergantung pada dasar hukum yang memuat kelengkapan dan kesempurnaan pelaksanaannya,” tegasnya.
Selain itu, legislator asal Jawa Barat ini juga meminta BGN memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui nota kesepahaman (MoU) agar distribusi dan penerimaan manfaat program berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
“BGN perlu memperbanyak koordinasi dengan pemerintah daerah, bahkan membuat MoU, supaya pembagian dan pendistribusian penerima manfaat tidak tumpang tindih di lapangan,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Netty turut menyoroti realisasi penyerapan anggaran program MBG yang telah mencapai 61,23 persen. Ia meminta agar percepatan penyaluran manfaat juga diperhatikan, khususnya bagi kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita), yang menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan stunting.
“Kita ingin program ini juga memberi manfaat bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Karena kelompok ini sangat menentukan keberhasilan penurunan dan pencegahan stunting di Indonesia,” kata Netty.
Lebih lanjut, Netty juga meminta agar proses administrasi dan tahapan bagi lembaga pelaksana program MBG tidak berbelit-belit, terutama bagi mitra pelaksana di daerah.
“Ada catatan dari teman-teman mitra di lapangan, bahwa proses administrasi masih panjang dan birokratis. Mohon tahapan yang ditempuh bisa dipermudah agar serapan anggaran meningkat dan dampaknya lebih cepat dirasakan masyarakat,” imbuhnya.
Netty menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya digitalisasi dan inovasi dalam pelaksanaan program MBG agar distribusinya semakin transparan dan efisien.
“Kita sudah menggunakan sistem IT, jadi mari kita manfaatkan teknologi ini untuk meminimalisasi proses birokratis dan memastikan bantuan tepat sasaran,” pungkasnya.
