Subhan Cholid Dicecar KPK soal Pembagian Kuota Haji

Mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag), Subhan Cholid dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembagian kuota haji.

Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa Subhan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji di Kemenag tahun 2023-2024. Pemeriksaan telah berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

"Dalam pemeriksaan terhadap saksi saudara SC ( Subhan Cholid) hari ini, penyidik mendalami pengetahuannya terkait pembagian kuota haji 50:50, serta penyediaan layanan bagi jemaah haji," kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu 12 November 2025.

Sebelumnya usai menjalani pemeriksaan selama enam jam, Subhan bungkam saat ditanya materi pemeriksaan.

Dalam perkara ini, KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 350 travel biro perjalanan haji di beberapa wilayah di Indonesia.

Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat 8 Agustus 2025. KPK menggunakan Sprindik Umum dengan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.

Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.