Berita

Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di atas kapal HMAS Canberra, Sydney, Australia, Rabu, 12 November 2025 (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)

Dunia

Prabowo-Albanese Sepakat Teken Perjanjian Keamanan Baru Awal 2026

RABU, 12 NOVEMBER 2025 | 13:07 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sepakat memperkuat kerja sama strategis di bidang keamanan. 

Kesepakatan tersebut diumumkan dalam konferensi pers bersama di atas kapal HMAS Canberra, Sydney, Australia, Rabu, 12 November 2025.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menegaskan komitmen untuk menandatangani perjanjian keamanan bilateral baru pada awal tahun 2026, yang akan memperbarui dan memperdalam kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Australia.


“Pemerintahan Australia dan Indonesia baru saja menyelesaikan negosiasi mengenai perjanjian bilateral baru tentang keamanan kita. Perjanjian ini menunjukkan era baru dalam hubungan Australia-Indonesia,” ujar Albanese dalam pernyataannya.

Menurutnya, perjanjian baru ini akan memperkuat kesepakatan keamanan yang pernah dibuat antara Pemerintahan Keating dan Presiden Soeharto 30 tahun lalu, serta memperluas cakupan dari Perjanjian Lombok 2006  yang menekankan penghormatan terhadap kedaulatan dan keamanan teritorial Indonesia.

“Perjanjian ini akan membuat Australia dan Indonesia untuk berkomunikasi di tahap pemimpin dan pemerintahan secara biasa mengenai hal-hal keamanan, untuk mengetahui dan mengambil aktivitas keamanan yang bergantung kepada satu sama lain,” jelas Albanese.

Ia menyebut kesepakatan tersebut sebagai momen penting dalam hubungan Australia-Indonesia dan menandai ekstensi besar dari kerja sama pertahanan dan keamanan kedua negara. 

“Ini menunjukkan hubungan kita sekuat sebelumnya, dan itu baik bagi kawasan serta bagi rakyat Australia dan Indonesia,” tuturnya.

Albanese menambahkan, ia berencana berkunjung ke Indonesia pada Januari 2026 untuk secara resmi menandatangani perjanjian tersebut setelah melalui proses domestik di masing-masing negara.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

13 Langkah Komprehensif Kuatkan Rupiah

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:11

Dua Guru Magelang Didakwa Korupsi Modus Pungli Peserta PPG

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:00

Bukan Dapur Asal Ngebul

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:26

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

Putusan MK soal Keterwakilan Kuota Perempuan Berikan Keadilan Gender

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:14

Syafrin Liputo Dituntut Bawa Jaksel Lebih Maju, Inklusif, dan Sejahtera

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:01

2.081 Polisi Kawal Ketat Piala AFF U-19 2026

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:22

Korban Kebakaran Kemayoran

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:19

Multipolaritas Harus Jadi Jalan Kerja Sama, Bukan Konfrontasi

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:09

KDM Sikat PKL Usai 30 Tahun Berkuasa di Bandung

Rabu, 03 Juni 2026 | 03:45

Selengkapnya