Berita

Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di atas kapal HMAS Canberra, Sydney, Australia, Rabu, 12 November 2025 (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)

Dunia

Prabowo-Albanese Sepakat Teken Perjanjian Keamanan Baru Awal 2026

RABU, 12 NOVEMBER 2025 | 13:07 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sepakat memperkuat kerja sama strategis di bidang keamanan. 

Kesepakatan tersebut diumumkan dalam konferensi pers bersama di atas kapal HMAS Canberra, Sydney, Australia, Rabu, 12 November 2025.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menegaskan komitmen untuk menandatangani perjanjian keamanan bilateral baru pada awal tahun 2026, yang akan memperbarui dan memperdalam kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Australia.


“Pemerintahan Australia dan Indonesia baru saja menyelesaikan negosiasi mengenai perjanjian bilateral baru tentang keamanan kita. Perjanjian ini menunjukkan era baru dalam hubungan Australia-Indonesia,” ujar Albanese dalam pernyataannya.

Menurutnya, perjanjian baru ini akan memperkuat kesepakatan keamanan yang pernah dibuat antara Pemerintahan Keating dan Presiden Soeharto 30 tahun lalu, serta memperluas cakupan dari Perjanjian Lombok 2006  yang menekankan penghormatan terhadap kedaulatan dan keamanan teritorial Indonesia.

“Perjanjian ini akan membuat Australia dan Indonesia untuk berkomunikasi di tahap pemimpin dan pemerintahan secara biasa mengenai hal-hal keamanan, untuk mengetahui dan mengambil aktivitas keamanan yang bergantung kepada satu sama lain,” jelas Albanese.

Ia menyebut kesepakatan tersebut sebagai momen penting dalam hubungan Australia-Indonesia dan menandai ekstensi besar dari kerja sama pertahanan dan keamanan kedua negara. 

“Ini menunjukkan hubungan kita sekuat sebelumnya, dan itu baik bagi kawasan serta bagi rakyat Australia dan Indonesia,” tuturnya.

Albanese menambahkan, ia berencana berkunjung ke Indonesia pada Januari 2026 untuk secara resmi menandatangani perjanjian tersebut setelah melalui proses domestik di masing-masing negara.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Surya Paloh: Ramadan Momentum Perkuat Spirit Pengabdian

Kamis, 19 Februari 2026 | 21:53

Kalender Maret 2026: Tanggal Merah dan Cuti Bersama

Kamis, 19 Februari 2026 | 21:47

Selain Narkoba, AKBP Didik Terbukti Lakukan Penyimpangan Seksual

Kamis, 19 Februari 2026 | 21:39

Cara Tukar Uang Baru 2026 di PINTAR BI, Dibuka 26 Februari

Kamis, 19 Februari 2026 | 21:10

Presiden Prabowo Angkat Prihati Pujowaskito jadi Dirut BPJS Kesehatan

Kamis, 19 Februari 2026 | 20:33

Bareskrim Periksa Admin YouTube Pandji Soal Kasus Toraja

Kamis, 19 Februari 2026 | 20:18

Pegawai Bea Cukai Diultimatum Penuhi Panggilan KPK

Kamis, 19 Februari 2026 | 19:31

Laporan Pemerasan Oknum Peradilan Berpeluang Meningkat

Kamis, 19 Februari 2026 | 19:08

Isu WNI Bergabung dengan Militer Israel Bisa Jadi Bola Liar

Kamis, 19 Februari 2026 | 19:01

Surya Paloh Ajak Tokoh Bangsa Perkuat Silaturahmi di Bulan Ramadan

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:51

Selengkapnya