Berita

Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di atas kapal HMAS Canberra, Sydney, Australia, Rabu, 12 November 2025 (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)

Dunia

Prabowo-Albanese Sepakat Teken Perjanjian Keamanan Baru Awal 2026

RABU, 12 NOVEMBER 2025 | 13:07 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sepakat memperkuat kerja sama strategis di bidang keamanan. 

Kesepakatan tersebut diumumkan dalam konferensi pers bersama di atas kapal HMAS Canberra, Sydney, Australia, Rabu, 12 November 2025.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menegaskan komitmen untuk menandatangani perjanjian keamanan bilateral baru pada awal tahun 2026, yang akan memperbarui dan memperdalam kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Australia.


“Pemerintahan Australia dan Indonesia baru saja menyelesaikan negosiasi mengenai perjanjian bilateral baru tentang keamanan kita. Perjanjian ini menunjukkan era baru dalam hubungan Australia-Indonesia,” ujar Albanese dalam pernyataannya.

Menurutnya, perjanjian baru ini akan memperkuat kesepakatan keamanan yang pernah dibuat antara Pemerintahan Keating dan Presiden Soeharto 30 tahun lalu, serta memperluas cakupan dari Perjanjian Lombok 2006  yang menekankan penghormatan terhadap kedaulatan dan keamanan teritorial Indonesia.

“Perjanjian ini akan membuat Australia dan Indonesia untuk berkomunikasi di tahap pemimpin dan pemerintahan secara biasa mengenai hal-hal keamanan, untuk mengetahui dan mengambil aktivitas keamanan yang bergantung kepada satu sama lain,” jelas Albanese.

Ia menyebut kesepakatan tersebut sebagai momen penting dalam hubungan Australia-Indonesia dan menandai ekstensi besar dari kerja sama pertahanan dan keamanan kedua negara. 

“Ini menunjukkan hubungan kita sekuat sebelumnya, dan itu baik bagi kawasan serta bagi rakyat Australia dan Indonesia,” tuturnya.

Albanese menambahkan, ia berencana berkunjung ke Indonesia pada Januari 2026 untuk secara resmi menandatangani perjanjian tersebut setelah melalui proses domestik di masing-masing negara.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

UPDATE

Kadisdik DKI Senang Lihat Kemping Pramuka di SDN 11 Kebon Jeruk

Sabtu, 10 Januari 2026 | 02:03

Roy Suryo Cs Pastikan Menolak Ikuti Jejak Eggi dan Damai

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:47

Polri Tetap di Bawah Presiden Sesuai Amanat Reformasi

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:14

Kesadaran Keselamatan Pengguna Jalan Tol Rendah

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:04

Eggi dan Damai Temui Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo Cs: Ada Pejuang Ada Pecundang!

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:34

Debat Gibran-Pandji, Siapa Pemenangnya?

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:19

Prabowo Didorong Turun Tangan terkait Kasus Ketua Koperasi Handep

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:04

Eggi dan Damai Mungkin Takut Dipenjara

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:46

Relasi Buku Sejarah dan Medium Refleksi Kebangsaan

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:42

Kadispora Bungkam soal Lahan Negara di Kramat Jati Disulap Jadi Perumahan

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:07

Selengkapnya