Berita

Ilustrasi (Foto: RMOL/Reni Erina)

Dunia

Penutupan Pemerintahan Berakhir, Trump Sebut Kemenangan Republik

RABU, 12 NOVEMBER 2025 | 09:36 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Penutupan pemerintahan atau government shutdown di Amerika Serikat (AS) yang berlangsung sejak 1 Oktober berakhir pada Selasa 11 November 2025, waktu setempat.

Senat akhirnya meloloskan rancangan undang-undang pendanaan lembaga federal, dan DPR yang dikuasai Partai Republik diperkirakan segera menyetujuinya dalam beberapa hari ke depan.

Presiden Donald Trump menyambut akhir krisis itu sebagai kemenangan besar bagi Partai Republik. “Selamat kepada Anda, John, dan semua orang atas kemenangan yang sangat besar. Kita sedang membuka negara kita -- seharusnya tidak pernah ditutup," kata Trump kepada Ketua DPR Mike Johnson, dikutip dari Reuters.


Senat meloloskan RUU pendanaan dengan hasil pemungutan suara 60-40, termasuk delapan anggota Demokrat yang mendukung. Setelah DPR menyetujui RUU tersebut, Trump diperkirakan akan menandatanganinya menjadi undang-undang.

Penutupan pemerintahan kali ini merupakan yang terpanjang dalam sejarah AS. Selama lebih dari sebulan, ratusan ribu pegawai federal tidak menerima gaji, dan sejumlah penerbangan di AS tertunda akibat kekurangan pengontrol lalu lintas udara.

Kebuntuan ini bermula dari perbedaan sikap antara Partai Republik dan Demokrat soal anggaran kesehatan. Demokrat menolak mendukung pendanaan pemerintah tanpa perpanjangan subsidi layanan kesehatan bagi jutaan warga, sementara Trump mengancam memangkas program sosial yang terkait dengan Demokrat.

Keputusan delapan senator Demokrat mendukung RUU ini menimbulkan perpecahan internal di partai tersebut. Anggota Kongres Rashida Tlaib menuding Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer gagal menjaga kesatuan partai. “Schumer harus mundur,” tulisnya di media sosial.

Namun Senator John Fetterman membela langkah kompromi itu. “Ketika menghadapi kekacauan besar, kita tidak bisa menanggapinya dengan lebih banyak kekacauan,” ujarnya di acara The View.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya