Gelar Pahlawan Marsinah Harus Dibarengi Reformasi Kesejahteraan Buruh

Gelar pahlawan nasional untuk Marsinah, seorang tokoh perjuangan dan perlawanan buruh disambut positif Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Muhammad Rusdi. 

"Gelar kepahlawanan bagi Marsinah adalah pengakuan dari negara kepada kaum buruh, bahwasanya buruh walaupun dianggap kelompok marginal namun juga telah berkontribusi besar bagi negara," ujar Rusdi saat ditemui di tengah kegiatan Rakernas PKS 2025, Selasa, 11 November 2025.

Penganugerahan gelar ini, lanjut Rusdi, harus diteruskan dengan usaha peningkatan kesejahteraan buruh baik dari sisi perlindungan kerja dan perbaikan kualitas upah yang selama 10 tahun ke belakang mengalami penurunan signifikan.

"PKS berharap penghargaan ini tidak berhenti disini, penghargaan terhadap buruh harus dilanjutkan dengan meningkatkan kesejahteraan buruh yang selama 10 tahun era Jokowi mengalami penurunan signifikan," ungkapnya.

Pemerintah perlu melakukan reformasi jaminan sosial, dimulai dengan mewujudkan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat dan menjadikan program cadangan pesangon diwajibkan agar pekerja yang mengalami PHK tidak terkatung-katung.

Marsinah lahir pada 10 April 1969 di Ngunjo, Nganjuk, Jawa Timur. Ia dikenal sebagai buruh pabrik sekaligus aktivis yang vokal memperjuangkan hak-hak pekerja pada awal 1990-an.

Semangatnya mengorganisir buruh dan menuntut pemenuhan upah layak membuat namanya menonjol sebagai salah satu ikon pergerakan buruh Indonesia. 

Kasus penculikan dan pembunuhannya pada Mei 1993 mengguncang publik dan memunculkan kecaman luas dari kelompok prodemokrasi. Hingga kini, Marsinah dikenang sebagai simbol keberanian moral dalam menantang ketidakadilan, meskipun pelaku kematiannya tidak pernah diadili secara tuntas.