Berita

Presiden ke-2 RI HM Soeharto. (Foto: Istimewa)

Politik

Gelar Pahlawan Soeharto Bentuk Pengaburan Zaman Suram RI

SENIN, 10 NOVEMBER 2025 | 16:05 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI HM Soeharto merupakan pelecehan terhadap gerakan reformasi 1998.

"Gelar pahlawan nasional ini sekaligus bentuk dari pengaburan sejarah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dahulu dilakukan Soeharto," kata analis politik Saiful Huda Ems melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin 10 November 2025.

Menurut Saiful, publik tentu masih mengingat jelas masa suram Orde Baru selama 32 tahun lebih, di mana banyak wartawan dan buruh menjadi korban.


"Banyak aktivis pergerakan mahasiswa dan pemuda yang diburu, diculik, dibui dan dibunuh," kata Saiful.

Belum lagi pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh rezim Soeharto bukanlah cerita kosong, namun nyata senyata-nyatanya. 

Rakyat yang kritis pada kebijakan pemerintahannya dibantai di Aceh, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Jawa  dan lain-lain.

"Kejam dan sadis sekali Soeharto ketika memimpin bangsa ini. Namun Pemerintahan Prabowo-Gibran seolah tidak mau tahu semua trauma rakyat tersebut," pungkas Saiful.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya