Korupsi Pertamina: Legislator PDIP Soroti Kelemahan Hukum Era Soeharto Jadi Akar Masalah

Kasus-kasus korupsi yang terus terjadi di perusahaan minyak plat merah seperti Pertamina, dinilai sebagai konsekuensi langsung dari lemahnya penegakan hukum di masa pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto.

Hal tersebut disampaikan Politisi Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Panda Nababan, dalam diskusi bertajuk "Pro-Kontra Gelar Pahlawan Soeharto", di Kantor Pengurus Besar Ikatan Alumni Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII), di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, 9 November 2025.

Panda Nababan secara spesifik merujuk pada kasus korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama Pertamina, Ibnu Sutowo. Menurut Panda, kegagalan Soeharto mengambil tindakan tegas pada kasus tersebut menciptakan preseden buruk yang terus menginspirasi praktik korupsi hingga kini.

"Pertamina (terus berkasus) karena waktu Ibnu Sutowo diperiksa, sudah selesai diperiksa, sudah siap, tinggal diadukan ke pengadilan oleh Pak Harto tapi hilang, tidak ada," ujar Panda.

Panda menilai, keputusan untuk tidak mengadili kasus besar saat itu menjadi "inspiratif" bagi koruptor generasi berikutnya.

"Apa itu akibatnya? Menjadi inspiratif. Sampai detik ini, bulan yang lalu masih terangkat beberapa orang Pertamina (tersangka kasus korupsi)," sambungnya.

Menurutnya, jika saja Presiden Soeharto kala itu mengambil langkah tegas dan mengadili Ibnu Sutowo, rantai korupsi di perusahaan minyak tersebut kemungkinan besar tidak akan terulang hingga saat ini.

Oleh karena itu, Panda menegaskan bahwa rekam jejak terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di era Soeharto harus menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah saat ini dalam memutuskan pemberian gelar Pahlawan Nasional.

"Saya pikir masyarakat Indonesia juga sudah kritis, mengalami langsung," pungkas mantan jurnalis tersebut.