Zohran Mamdani (Foto: AFP)
Sejumlah politikus Partai Republik mendesak agar kewarganegaraan Amerika Serikat milik Zohran Mamdani dicabut, tak lama setelah ia terpilih menjadi Wali Kota New York City.
Mamdani, yang menjadi wali kota Muslim dan keturunan Asia Selatan pertama di kota itu, dituduh berbohong dalam proses naturalisasi serta memiliki pandangan komunis dan teroris. Tuduhan itu sendiri sejauh ini tak didukung bukti apa pun.
Presiden Donald Trump sebelumnya sudah mengancam akan menahan dana federal untuk New York jika Mamdani menang. Kini, beberapa anggota Partai Republik di Kongres, seperti Andy Ogles dan Randy Fine, meminta Jaksa Agung AS menyelidiki asal-usul kewarganegaraan Mamdani dan membuka proses pencabutannya.
“Jika Mamdani berbohong dalam dokumen naturalisasinya, dia tidak berhak menjadi warga negara, apalagi menjadi wali kota,” kata Ogles dalam pernyataan resminya, dikutip dari Al-Jazeera, Senin 10 November 2025.
Namun, pemeriksaan fact-checker independen PolitiFact tidak menemukan bukti bahwa Mamdani pernah memberikan keterangan palsu. Ia lahir di Uganda, pindah ke Amerika Serikat sejak usia tujuh tahun, dan resmi menjadi warga negara pada 2018. Para ahli hukum menyebut tuduhan terhadapnya lemah secara hukum.
“Denaturalisasi adalah langkah ekstrem yang hanya bisa dilakukan jika pemerintah membuktikan ada kebohongan material yang disengaja,” ujar Jeremy McKinney, pengacara imigrasi terkemuka. “Saya belum melihat bukti kredibel bahwa Mamdani tidak memenuhi syarat ketika mengambil sumpah kewarganegaraan," ujarnya.
Partai Republik menuding Mamdani menyembunyikan afiliasinya dengan Partai Sosialis Demokrat Amerika (DSA) saat mengajukan kewarganegaraan. Mereka menyebut DSA sebagai organisasi komunis. Namun, para ahli menegaskan DSA bukan partai komunis dan keanggotaan di dalamnya bukan alasan untuk menolak kewarganegaraan.
Kelompok advokasi Muslim CAIR (Council on American-Islamic Relations) menilai upaya pencabutan kewarganegaraan itu bermotif rasis dan Islamofobia. Mamdani sendiri menyebut serangan terhadapnya sebagai cerminan dari meningkatnya sentimen anti-Muslim di politik Amerika.
“Saya pikir Islamofobia sudah menjadi hal yang endemik di politik negara ini,” kata Mamdani dalam wawancara dengan MSNBC.
Para pakar hukum menilai peluang pencabutan kewarganegaraan Mamdani sangat kecil. Proses denaturalisasi di AS jarang terjadi dan biasanya hanya untuk kasus berat, seperti kejahatan perang atau terorisme. Namun, para pengamat mengingatkan bahwa meningkatnya dorongan politik seperti ini bisa menimbulkan efek menakutkan bagi warga imigran lain di Amerika.
