Berita

Ketua DPD Sultan B Najamudin dalam kegiatan Green Democracy Fun Walk di Jakarta, Minggu, 9 November 2025. (Foto: Humas DPD)

Politik

Ketua DPD Raih Dua Rekor MURI di Hari Green Democracy

SENIN, 10 NOVEMBER 2025 | 04:50 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

DPD mencanangkan tanggal 9 November sebagai Hari Green Democracy yang ditandai dengan kegiatan Green Democracy Fun Walk di Jakarta, Minggu, 9 November 2025. 

Kegiatan ini diikuti lebih dari 25.500 peserta dari berbagai kalangan, seperti menteri Pemerintahan Prabowo-Gibran, Anggota DPD, duta besar negara sahabat, serta kepala daerah, yang turut memberikan dukungan terhadap agenda Green Democracy yang digagas DPD.

Ketua DPD Sultan B Najamudin menyampaikan bahwa Green Democracy merupakan bentuk pendidikan politik yang memperkenalkan paradigma baru, di mana setiap kebijakan dan program pembangunan demokratis harus sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup demi keberlanjutan bumi.


“Green Democracy harus dipahami sebagai bentuk pendidikan politik, di mana pemerintah demokratis harus memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan berjalan selaras dengan gagasan luhur pelestarian lingkungan demi menyelamatkan bumi,” ujar Sultan dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin, 10 November 2025.

Dalam momentum bersejarah tersebut, Sultan bersama pimpinan dan Anggota DPD juga menanam pohon damar di kawasan Senayan, Jakarta, sebagai simbol dimulainya gerakan nasional Green Democracy atau mewujudkan demokrasi ramah lingkungan di Indonesia. 

Atas dedikasi dan kepemimpinannya dalam menggerakkan kampanye hijau sebagai bagian dalam Green Democracy ini, Sultan menerima dua penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI). 

Penghargaan pertama diberikan karena DPD menjadi lembaga negara pertama yang berhasil menyelenggarakan fun walk lintas profesi dan lintas negara dengan peserta terbanyak. Penghargaan kedua diberikan atas perannya dalam menginisiasi kegiatan penanaman vegetasi alami di berbagai daerah, termasuk pelestarian pohon damar dan tanaman langka lainnya.

Sultan yang juga dikenal sebagai penggagas konsep Green Democracy dan penulis buku “Green Democracy” (2024) ini, menegaskan bahwa gagasan ini merupakan upaya politik untuk mengajak seluruh elemen bangsa berjuang mencapai tujuan nasional secara berbudaya, inklusif, dan berkelanjutan.

“Ini adalah ide politik untuk mendorong semua elemen bangsa agar berjuang mencapai tujuan nasional dengan cara yang berbudaya dan ramah lingkungan,” jelasnya.

Menurutnya, pencanangan Hari Green Democracy ini juga menjadi momentum penting dalam mewujudkan demokrasi hijau, yang mengusung isu-isu pembangunan berkelanjutan dan transformasi hijau di Indonesia,seperti  tersebut wacana penurunan emisi karbon di kota besar melalui transportasi berkelanjutan, transformasi hijau dalam demokrasi dan legislasi iklim Indonesia, serta penguatan ekosistem masyarakat adat di kawasan hutan untuk peningkatan manfaat ekonomi.

Konsep Green Democracy yang dikembangkan Sultan menjadi wujud nyata komitmen DPD dalam memperkuat tata kelola demokrasi yang berkelanjutan. Gagasan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara dimensi politik, ekonomi, sosial, dan ekologi agar demokrasi tidak hanya menghasilkan partisipasi politik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan.

“Green Democracy adalah demokrasi yang peduli pada manusia, pada alam, dan pada masa depan. Kita sehatkan tubuh, kita sehatkan bumi, agar generasi mendatang mewarisi harapan, bukan beban, “ jelasnya. 

Dalam bukunya, Sultan juga menegaskan bahwa Green Democracy berakar pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti Pancasila, musyawarah untuk mufakat, dan gotong royong. Prinsip tersebut sejalan dengan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud nyata dari gagasan tersebut, Sultan juga mendirikan Green Democracy Institute, sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pusat advokasi dan pemikiran untuk memperkuat mitigasi perubahan iklim serta mengembangkan paradigma baru mengenai demokrasi ramah lingkungan.  


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya