Berita

Ketua DPD Sultan B Najamudin dalam kegiatan Green Democracy Fun Walk di Jakarta, Minggu, 9 November 2025. (Foto: Humas DPD)

Politik

Ketua DPD Raih Dua Rekor MURI di Hari Green Democracy

SENIN, 10 NOVEMBER 2025 | 04:50 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

DPD mencanangkan tanggal 9 November sebagai Hari Green Democracy yang ditandai dengan kegiatan Green Democracy Fun Walk di Jakarta, Minggu, 9 November 2025. 

Kegiatan ini diikuti lebih dari 25.500 peserta dari berbagai kalangan, seperti menteri Pemerintahan Prabowo-Gibran, Anggota DPD, duta besar negara sahabat, serta kepala daerah, yang turut memberikan dukungan terhadap agenda Green Democracy yang digagas DPD.

Ketua DPD Sultan B Najamudin menyampaikan bahwa Green Democracy merupakan bentuk pendidikan politik yang memperkenalkan paradigma baru, di mana setiap kebijakan dan program pembangunan demokratis harus sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup demi keberlanjutan bumi.


“Green Democracy harus dipahami sebagai bentuk pendidikan politik, di mana pemerintah demokratis harus memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan berjalan selaras dengan gagasan luhur pelestarian lingkungan demi menyelamatkan bumi,” ujar Sultan dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin, 10 November 2025.

Dalam momentum bersejarah tersebut, Sultan bersama pimpinan dan Anggota DPD juga menanam pohon damar di kawasan Senayan, Jakarta, sebagai simbol dimulainya gerakan nasional Green Democracy atau mewujudkan demokrasi ramah lingkungan di Indonesia. 

Atas dedikasi dan kepemimpinannya dalam menggerakkan kampanye hijau sebagai bagian dalam Green Democracy ini, Sultan menerima dua penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI). 

Penghargaan pertama diberikan karena DPD menjadi lembaga negara pertama yang berhasil menyelenggarakan fun walk lintas profesi dan lintas negara dengan peserta terbanyak. Penghargaan kedua diberikan atas perannya dalam menginisiasi kegiatan penanaman vegetasi alami di berbagai daerah, termasuk pelestarian pohon damar dan tanaman langka lainnya.

Sultan yang juga dikenal sebagai penggagas konsep Green Democracy dan penulis buku “Green Democracy” (2024) ini, menegaskan bahwa gagasan ini merupakan upaya politik untuk mengajak seluruh elemen bangsa berjuang mencapai tujuan nasional secara berbudaya, inklusif, dan berkelanjutan.

“Ini adalah ide politik untuk mendorong semua elemen bangsa agar berjuang mencapai tujuan nasional dengan cara yang berbudaya dan ramah lingkungan,” jelasnya.

Menurutnya, pencanangan Hari Green Democracy ini juga menjadi momentum penting dalam mewujudkan demokrasi hijau, yang mengusung isu-isu pembangunan berkelanjutan dan transformasi hijau di Indonesia,seperti  tersebut wacana penurunan emisi karbon di kota besar melalui transportasi berkelanjutan, transformasi hijau dalam demokrasi dan legislasi iklim Indonesia, serta penguatan ekosistem masyarakat adat di kawasan hutan untuk peningkatan manfaat ekonomi.

Konsep Green Democracy yang dikembangkan Sultan menjadi wujud nyata komitmen DPD dalam memperkuat tata kelola demokrasi yang berkelanjutan. Gagasan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara dimensi politik, ekonomi, sosial, dan ekologi agar demokrasi tidak hanya menghasilkan partisipasi politik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan.

“Green Democracy adalah demokrasi yang peduli pada manusia, pada alam, dan pada masa depan. Kita sehatkan tubuh, kita sehatkan bumi, agar generasi mendatang mewarisi harapan, bukan beban, “ jelasnya. 

Dalam bukunya, Sultan juga menegaskan bahwa Green Democracy berakar pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti Pancasila, musyawarah untuk mufakat, dan gotong royong. Prinsip tersebut sejalan dengan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud nyata dari gagasan tersebut, Sultan juga mendirikan Green Democracy Institute, sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pusat advokasi dan pemikiran untuk memperkuat mitigasi perubahan iklim serta mengembangkan paradigma baru mengenai demokrasi ramah lingkungan.  


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya