Berita

Deklarasi Asia-Pasifik untuk Palestina. (Foto: MUI)

Dunia

Perwakilan Negara Se-Asia Pasifik Deklarasi Kemerdekaan Palestina

MINGGU, 09 NOVEMBER 2025 | 11:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kemerdekaan untuk Palestina kembali disuarakan oleh seluruh negara di kawasan Asia-Pasifik, baik dari pemerintahannya, parlemen, institusi akademik, pemuka agama, organisasi masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, hingga gerakan pemuda, dan solidaritas.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim menjelaskan, terdapat dua hal penting yang suarakan dalam Deklarasi Asia-Pasifik untuk Palestina, di Jakarta, pada 7 hingga 8 November 2025.

"Dua hal yang paling penting adalah, para peserta Dialog Internasional Asia Pasifik bersepakat untuk memperkuat kerja gerakan Global Coalition for Al-Quds and Palestine (GCAP) di Asia Pasifik dan akan menjadikan Indonesia sebagai pusat gerakan," ujar Prof. Sudarnoto, dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 9 November 2025.


Prof Sudarnoto menjelaskan, tragedi genosida dan kekejaman massal yang terus dilakukan terhadap rakyat Palestina, khususnya di Gaza, di mana puluhan ribu warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak telah dibunuh, dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi dalam kondisi kelaparan, blokade, dan penghancuran infrastruktur vital termasuk rumah sakit, sekolah, serta rumah ibadah.

Selain itu menurut dia, adanya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Konvensi Jenewa (1949), dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948), yang semuanya menegaskan perlindungan warga sipil dan hak semua bangsa atas penentuan nasib sendiri.

“Juga menyadari ketidakadilan historis yang menimpa rakyat Palestina akibat puluhan tahun pendudukan, pengusiran, dan penolakan sistematis terhadap hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas pangan dan obat-obatan,” urai Prof Sudarnoto.

Lebih lanjut, dia menyebutkan para peserta Konferensi Asia-Pasifik untuk Palestina 2025 berikrar untuk bekerja bersama hingga genosida dihentikan, keadilan ditegakkan, dan rakyat Palestina meraih kemerdekaan penuh dengan Yerusalem sebagai ibu kota Negara Palestina.

“Dalam persatuan dan solidaritas, dari Asia-Pasifik untuk Palestina, kami nyatakan komitmen tak tergoyahkan untuk keadilan, martabat, dan kebebasan,” ucap Prof. Sudarnoto.

"Dan kami menyampaikan apresiasi mendalam kepada gelombang gerakan solidaritas global, termasuk di wilayah Asia-Pasifik, yang telah memobilisasi jutaan orang untuk menuntut keadilan, akuntabilitas, dan terwujudnya kemerdekaan Palestina,” tambahnya.

Berikut pernyataan lengkap deklarasi peserta Konferensi Asia-Pasifik untuk Palestina 2025:

1.? ?Kami mengecam keras dan tanpa syarat genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina, dan menyerukan Israel untuk segera menghentikan pelanggaran hak-hak Palestina dan hukum internasional.

2.? ?Kami menuntut agar Israel, sebagai kekuatan pendudukan, mematuhi kesepakatan gencatan senjata, mengakhiri blokade Gaza, dan mengizinkan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke seluruh wilayah Palestina yang terdampak.

3.? ?Kami menegaskan kembali dukungan terhadap hak yang tidak dapat dicabut bagi rakyat Palestina untuk kembali ke tanah mereka, menentukan nasib sendiri, merdeka, dan berdaulat penuh, serta menyerukan persatuan internal rakyat Palestina untuk mencapai tujuan tersebut.

4.? ?Kami menyerukan penarikan penuh dan segera seluruh pasukan Israel dari seluruh wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal, serta menuntut pengembalian tanah yang telah dirampas oleh pemukim Israel kepada pemilik sahnya, rakyat Palestina.

5.? ?Di bawah kerangka kedaulatan politik dan kemanusiaan Palestina, kami mendesak penempatan Pasukan Multinasional yang dipimpin oleh Indonesia, Turki, dan Malaysia untuk menegakkan gencatan senjata dan resolusi-resolusi PBB.

6.? ?Kami menyerukan negara anggota OKI dan negara-negara pendukung Palestina untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, serta menuntut pengusiran Israel dari PBB.

7.? ?Kami mendesak Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mempercepat proses hukum terhadap kejahatan Israel dan memastikan pertanggungjawaban atas genosida dan kejahatan perang.

8.? ?Kami bertekad memperkuat solidaritas Asia-Pasifik untuk Palestina melalui:
a. Diplomasi bersama di PBB dan forum regional
b. Diplomasi antar-parlemen
c. Bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi
d. Penguatan jaringan masyarakat sipil dan kampanye edukasi global
e. Pembentukan Dana Wakaf Palestina dan mengajak semua negara berpartisipasi

9.? ?Kami menyerukan pemerintah, institusi, dan masyarakat sipil di Asia-Pasifik untuk mengadopsi dan memperluas inisiatif BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) guna menekan Israel mematuhi hukum internasional.

10.? ?Kami sepakat memperkuat Koalisi Global untuk Al-Quds dan Palestina di kawasan Asia-Pasifik untuk koordinasi strategi advokasi, riset, kemanusiaan, dan perlawanan terhadap propaganda Israel.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya