Mantan Presiden Soeharto. (Foto: Istimewa)
Mantan Presiden Soeharto tidak saja layak mendapat gelar sebagai Jenderal Besar, namun juga layak dan pantas mendapat gelar Pahlawan Nasional.
Begitu dikatakan Ketua Harian FSP BUMN Bersatu Djusman Hi Umar menanggapi pro kontra usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto.
Mantan Presiden Soeharto bukan saja sebagai seorang prajurit yang mulai dikenal luas saat Serangan 1 Maret, tetapi ia juga tak ada cacatnya sebagai prajurit.
Diuraikan Djusman, seperti peristiwa serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap Kota Yogyakarta secara terkoordinasi yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan Pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman.
Kemudian pada tahun 1962, Soeharto naik menjadi Panglima Komando Mandala dalam operasi pembebasan Irian Barat. Peran penting Soeharto di berbagai pergerakan militer membuktikan pengaruh kuat dalam kemerdekaan.
“Cara pandang sejarah terhadap Soeharto ini tidak bisa hitam putih. Sebagai pahlawan nasional, tidak bisa mengabaikan fakta sejarah. Tapi tidak bisa juga mengabaikan kontribusinya dalam kemerdekaan," kata Djusman dalam keterangan tertulis, Sabtu 8 November 2025.
Menurutnya, bukan hanya sebatas sebagai prajurit, tapi Soeharto juga berjasa di bidang pembangunan ekonomi yang sudah banyak dirasakan oleh rakyat Indonesia.
Seperti Program transmigrasi di era Soeharto dianggap sukses karena mencapai puncak implementasinya dan memindahkan jutaan orang dari Jawa, Bali, dan Lombok ke wilayah lain dengan menyediakan fasilitas dasar seperti rumah, sekolah, puskesmas, lahan, dan jalan.
"Program ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan, integrasi nasional, dan menciptakan pusat-pusat pertanian baru," tuturnya.
"Dengan catatan itu, jelas mantan Presiden Suharto berkontribusi secara nyata sebagai pemimpin atau pejuang, serta tidak pernah mengkhianati negara dan bangsa Indonesia," tandasnya.
