Berita

Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo bersama Menhut Raja Juli Antoni. (Foto: Humas Kemenhut)

Politik

Pemerintah Berikan 1,4 Juta Hektare Hutan Adat ke Masyarakat

SABTU, 08 NOVEMBER 2025 | 04:20 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menghadiri Climate Summit di Belem, Brasil. 

Dalam acara ini Hashim menjadi pembicara mewakili Presiden Prabowo Subianto. Selama rangkaian COP 30 ini, Hashim didampingi oleh Menhut Raja Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol sebagai delegasi yang diutus oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Hashim mengumumkan secara resmi kepada dunia soal komitmen Prabowo dalam mengalokasikan 1,4 juta hektare hutan adat. Ia menyebut hal ini akan dilakukan dalam waktu empat tahun ke depan.


“Komitmen kami berani untuk mengakui dan mengalokasikan 1,4 juta hektare dari hutan adat untuk masyarakat adat dan lokal dalam waktu empat tahun ke depan,” ujar Hashim dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat malam, 7 November 2025. 

Sebelumnya, Menhut Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa pada Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat. 

Menhut Raja Antoni menegaskan hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Raja Antoni menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat baru selama periode 2025-2029.

Sekjen PSI ini juga menekankan bahwa pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50 persen, menurut data SOIFO 2024.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya