Berita

Seminar Nasional di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat, 7 November 2025. (Foto: RMOL/Abdul Rouf Ade Segun)

Nusantara

Ditjen Pesantren Harus Hadirkan Rekognisi dan Keadilan

SABTU, 08 NOVEMBER 2025 | 02:35 WIB | LAPORAN: ABDUL ROUF ADE SEGUN

Praktisi pendidikan sekaligus tokoh perempuan pesantren, Badriyah Fayumi menegaskan pentingnya peran Direktorat Jenderal Pesantren untuk memberikan afirmasi dan rekognisi yang adil bagi seluruh elemen pesantren.

Menurutnya, fokus Direktorat Pesantren mencakup santri, guru, dan lembaga pesantren itu sendiri.

“Kognisi, afirmasi, fasilitasi itu pesantrennya, gurunya, termasuk pengasuh dan santrinya,” kata Badriyah di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jumat, 7 November 2025.


Ia menjelaskan, bagi santri, tujuan utamanya adalah memastikan proses pendidikan sesuai dengan profil santri Indonesia.

Santri diharapkan menjadi lulusan yang memiliki kemampuan multi-entry, multi-exit dan siap berperan di berbagai bidang.

“Apapun pendidikannya di pesantren, mereka harus mencerminkan sembilan profil santri Indonesia,” ujarnya.

Sementara bagi lembaga pesantren, kata Badriyah, rekognisi menjadi hal penting agar ijazah atau 'syahadah' diakui baik di dunia kerja maupun pendidikan tinggi.

“Mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dengan alumni sekolah dan madrasah yang sekarang ada,” jelasnya.

Untuk guru, ia menekankan perlunya kesetaraan perlakuan antara guru pondok dan guru madrasah.

“Guru pondok itu mengajar dan mengasuh 24 jam, jadi perlu ada kriteria khusus,” jelasnya lagi.

Ia juga menyinggung adanya program rekognisi pembelajaran lampau bagi guru pesantren yang belum memiliki ijazah, agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa meninggalkan tugas di pondok.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya