Ketua Umum PP Himmah, Abdul Razak Nasution. (Foto: Dok. Pribadi)
Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah) menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas keberhasilan membongkar skandal ekspor ilegal turunan minyak sawit mentah (CPO) sebanyak 87 kontainer milik PT MSS di Pelabuhan Tanjung Priok pada Kamis, 6 November 2025.
Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Himmah, Abdul Razak Nasution merespons langkah Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara bersama Polri dan Ditjen Bea dan Cukai yang mengungkap dugaan pelanggaran ekspor turunan CPO seberat 1.802 ton senilai Rp 28,7 miliar.
"Kasus ini membuktikan kinerja baik Kapolri dan jajaran. Kami sangat mengapresiasi keseriusan Kapolri dalam membongkar praktik kotor mafia impor," kata Razak kepada RMOL, Jumat, 7 November 2025.
Razak menilai, temuan tersebut sebagai langkah awal Polri dalam mengusut dan membongkar konspirasi jahat mafia ekspor-impor di pelabuhan-pelabuhan besar di seluruh Indonesia.
Razak meyakini masih banyak pengusaha nakal yang menjalankan bisnisnya tanpa tersentuh hukum.
"Kami menduga pasti ada 'orang dalam' atau oknum yang membekingi," tegas Razak.
Menurutnya, persoalan itu bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang penyelamatan kebocoran pendapatan negara, kerusakan pasar, ancaman terhadap industri lokal, dan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat.
"Banyaknya barang yang masuk dan keluar tanpa pemeriksaan fisik yang ketat membuktikan adanya kejahatan terstruktur, terencana, dan masif demi keuntungan pribadi atau kelompok," terang Razak.
Untuk itu, Razak berharap Polri menjadikan kasus tersebut sebagai pintu masuk untuk mengusut tuntas skandal mafia ekspor-impor di Indonesia.
"Polri harus mengembangkan kasus ini, mengusut aktor intelektualnya, dan melakukan audit investigatif, forensik, serta fisik," pintanya.
Selain itu, PP Himmah juga mendorong Polri bekerja sama dengan KPK dan PPATK untuk mengusut aliran dana dari kasus ekspor ilegal turunan CPO yang merugikan negara.
"Mafia pelabuhan ekspor-impor harus ditangkap dan ditindak tegas agar memberikan efek jera. Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan para mafia," terang Razak.
Razak juga mendesak pihak berwenang untuk memeriksa harta kekayaan pejabat Bea Cukai yang diduga ikut menikmati aliran dana dari para mafia ekspor-impor.
"Periksa seluruh rekening pejabat Bea Cukai. Kami curiga ada permainan di balik semua ini," pungkas Razak.
