Istana Minta Publik Lebih Arif Tanggapi Rencana Gelar Pahlawan Soeharto

Pemerintah meminta masyarakat untuk bersikap lebih dewasa dan arif dalam menanggapi rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 7 November 2025.

Pria yang akrab dipanggil Pras itu mengungkap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh tepat di tanggal 10 November mendatang. 

“Untuk gelar pahlawan rencana akan insya Allah mungkin hari Senin. Nanti akan ada semacam keputusan pemberian gelar pahlawan nasional,” ujar Mensesneg kepada wartawan.

Namun, ia belum dapat memastikan berapa total tokoh yang akan menerima gelar pahlawan tahun ini.

Menanggapi adanya penolakan dari sebagian pihak, termasuk koalisi masyarakat sipil yang mengkritik rencana pemberian gelar kepada Soeharto, Mensesneg menegaskan bahwa seluruh proses sudah melalui mekanisme resmi sesuai prosedur yang berlaku.

“Jadi begini, mengenai gelar pahlawan itu tentunya melalui semua prosedur. Bahwa ada pro kontra, bahwa ada yang mungkin setuju mungkin tidak itu bagian dari aspirasi. Tetapi marilah sekali lagi kita mengajak semuanya untuk melihat yang positif. Melihat yang baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, perbedaan pandangan merupakan hal wajar, namun semestinya tidak menghilangkan rasa hormat terhadap para tokoh bangsa. Pras meminta agar publik lebih bijaksana menanggapinya. 

“Marilah kita arif dan bijaksana belajar menjadi dewasa sebagai sebuah bangsa untuk kita menghormati dan menghargai jasa-jasa para pendahulu. mari kita kurangi untuk selalu melihat kekurangan-kekurangan,” tandasnya.