Berita

Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Prabowo Lantik Tim Reformasi Polri Sore Ini, Ada Yusril Hingga Supratman

JUMAT, 07 NOVEMBER 2025 | 15:03 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sembilan anggota Tim Reformasi Polri dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Jumat sore, 7 November 2025.

Berdasarkan pantauan RMOL, sejak siang hari sejumlah menteri Kabinet Merah Putih telah tiba di halaman istana mengenakan setelan jas hitam dan dasi biru, seragam khas yang biasa digunakan dalam prosesi pelantikan di Istana.

Tampak hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang tiba lebih dahulu, disusul oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.


Kepada awak media, Yusril membenarkan bahwa dirinya dipanggil ke istana untuk menghadiri prosesi pelantikan, meski belum mengetahui secara pasti apakah ia termasuk dalam tim yang akan dilantik.

"Tadi diberi tahu ada acara pelantikan dan diminta datang. Saya belum tahu akan dilantik atau hanya sebagai undangan, nanti kita tunggu saja lah,” ujarnya saat memasuki gerbang istana.

Menurut Yusril, acara pelantikan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB, sementara para undangan diminta hadir lebih awal.

"Pelantikan sekitar jam 4, tapi kita diminta hadir jam 3,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengungkapkan bahwa tim reformasi tersebut akan beranggotakan sembilan orang. 

Namun, ia belum dapat menyebutkan seluruh nama yang akan dilantik. Beberapa nama yang diungkap Otto yakni Menteri Yusril dan Menteri Hukum Supratman.

“Reformasi Polri ini saya dengar sembilan orang. Persisnya saya belum tahu. Saya dengar begitu, Pak Yusril. Yang saya tahu hanya Pak Yusril dan mungkin Menteri Hukum Pak Supratman,” jelas Otto.

Otto menambahkan, komposisi tim akan melibatkan sejumlah mantan Kapolri serta tokoh hukum nasional yang dinilai memiliki kapasitas dan integritas dalam mendorong agenda reformasi institusi kepolisian.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya