Berita

Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Prabowo Lantik Tim Reformasi Polri Sore Ini, Ada Yusril Hingga Supratman

JUMAT, 07 NOVEMBER 2025 | 15:03 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sembilan anggota Tim Reformasi Polri dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Jumat sore, 7 November 2025.

Berdasarkan pantauan RMOL, sejak siang hari sejumlah menteri Kabinet Merah Putih telah tiba di halaman istana mengenakan setelan jas hitam dan dasi biru, seragam khas yang biasa digunakan dalam prosesi pelantikan di Istana.

Tampak hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang tiba lebih dahulu, disusul oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.


Kepada awak media, Yusril membenarkan bahwa dirinya dipanggil ke istana untuk menghadiri prosesi pelantikan, meski belum mengetahui secara pasti apakah ia termasuk dalam tim yang akan dilantik.

"Tadi diberi tahu ada acara pelantikan dan diminta datang. Saya belum tahu akan dilantik atau hanya sebagai undangan, nanti kita tunggu saja lah,” ujarnya saat memasuki gerbang istana.

Menurut Yusril, acara pelantikan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB, sementara para undangan diminta hadir lebih awal.

"Pelantikan sekitar jam 4, tapi kita diminta hadir jam 3,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengungkapkan bahwa tim reformasi tersebut akan beranggotakan sembilan orang. 

Namun, ia belum dapat menyebutkan seluruh nama yang akan dilantik. Beberapa nama yang diungkap Otto yakni Menteri Yusril dan Menteri Hukum Supratman.

“Reformasi Polri ini saya dengar sembilan orang. Persisnya saya belum tahu. Saya dengar begitu, Pak Yusril. Yang saya tahu hanya Pak Yusril dan mungkin Menteri Hukum Pak Supratman,” jelas Otto.

Otto menambahkan, komposisi tim akan melibatkan sejumlah mantan Kapolri serta tokoh hukum nasional yang dinilai memiliki kapasitas dan integritas dalam mendorong agenda reformasi institusi kepolisian.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

UPDATE

Polisi Gagalkan Penjualan Bayi Umur Tiga Hari

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:17

Impor Mobil Pikap India Ancam Industri Lokal

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:05

Bebek Amerika

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:43

Ijazah Jokowi seperti Noktah Hitam Pemerintahan Prabowo

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:27

Upaya Menghabisi Donald Trump Gagal Lagi

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:03

Impor 105 Ribu Pikap India Melemahkan Industri Nasional

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:36

Pengawasan Digital Mendesak Diperkuat Buntut Bus Transjakarta ‘Adu Banteng’

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:20

Pramono Jamin 3.100 Sapi Impor Australia Bebas PMK

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:11

Bukan cuma Salah Tukang Ojek di Pandeglang

Senin, 23 Februari 2026 | 23:50

Vendor Tempuh Jalur Hukum Imbas Proyek Bali Subway Mangkrak

Senin, 23 Februari 2026 | 23:43

Selengkapnya