Berita

Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Prabowo Lantik Tim Reformasi Polri Sore Ini, Ada Yusril Hingga Supratman

JUMAT, 07 NOVEMBER 2025 | 15:03 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sembilan anggota Tim Reformasi Polri dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Jumat sore, 7 November 2025.

Berdasarkan pantauan RMOL, sejak siang hari sejumlah menteri Kabinet Merah Putih telah tiba di halaman istana mengenakan setelan jas hitam dan dasi biru, seragam khas yang biasa digunakan dalam prosesi pelantikan di Istana.

Tampak hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang tiba lebih dahulu, disusul oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.


Kepada awak media, Yusril membenarkan bahwa dirinya dipanggil ke istana untuk menghadiri prosesi pelantikan, meski belum mengetahui secara pasti apakah ia termasuk dalam tim yang akan dilantik.

"Tadi diberi tahu ada acara pelantikan dan diminta datang. Saya belum tahu akan dilantik atau hanya sebagai undangan, nanti kita tunggu saja lah,” ujarnya saat memasuki gerbang istana.

Menurut Yusril, acara pelantikan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB, sementara para undangan diminta hadir lebih awal.

"Pelantikan sekitar jam 4, tapi kita diminta hadir jam 3,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengungkapkan bahwa tim reformasi tersebut akan beranggotakan sembilan orang. 

Namun, ia belum dapat menyebutkan seluruh nama yang akan dilantik. Beberapa nama yang diungkap Otto yakni Menteri Yusril dan Menteri Hukum Supratman.

“Reformasi Polri ini saya dengar sembilan orang. Persisnya saya belum tahu. Saya dengar begitu, Pak Yusril. Yang saya tahu hanya Pak Yusril dan mungkin Menteri Hukum Pak Supratman,” jelas Otto.

Otto menambahkan, komposisi tim akan melibatkan sejumlah mantan Kapolri serta tokoh hukum nasional yang dinilai memiliki kapasitas dan integritas dalam mendorong agenda reformasi institusi kepolisian.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

APKLI Perjuangan Ajak Publik Siap Hadapi Bonus Demografi 2030

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:26

Fahira Idris Apresiasi RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Desember

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:10

Pernyataan Budi Arie Tak Harus Menjadi Polemik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:54

BPOM Gratiskan Izin Edar UMK Pangan Olahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:30

PP KMHDI Tuntut Presiden Evaluasi Kemenhut, Kemendikdasmen, dan Bakom

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:15

Menavigasi Turbulent Ocean, Menjinakkan Rivalitas Great Powers, dan Mematahkan Clash of Civilizations di Era Presiden SBY

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:00

Ketum Gibranku: Relawan Solid Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:59

Dua Tahun Warga Tegal Alur Pakai Jembatan Bambu, Dinas SDA Kena Semprot

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:42

Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:40

Berbincang dengan Habib Rizieq

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:20

Selengkapnya