Berita

Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Prabowo Lantik Tim Reformasi Polri Sore Ini, Ada Yusril Hingga Supratman

JUMAT, 07 NOVEMBER 2025 | 15:03 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sembilan anggota Tim Reformasi Polri dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Jumat sore, 7 November 2025.

Berdasarkan pantauan RMOL, sejak siang hari sejumlah menteri Kabinet Merah Putih telah tiba di halaman istana mengenakan setelan jas hitam dan dasi biru, seragam khas yang biasa digunakan dalam prosesi pelantikan di Istana.

Tampak hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang tiba lebih dahulu, disusul oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.


Kepada awak media, Yusril membenarkan bahwa dirinya dipanggil ke istana untuk menghadiri prosesi pelantikan, meski belum mengetahui secara pasti apakah ia termasuk dalam tim yang akan dilantik.

"Tadi diberi tahu ada acara pelantikan dan diminta datang. Saya belum tahu akan dilantik atau hanya sebagai undangan, nanti kita tunggu saja lah,” ujarnya saat memasuki gerbang istana.

Menurut Yusril, acara pelantikan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB, sementara para undangan diminta hadir lebih awal.

"Pelantikan sekitar jam 4, tapi kita diminta hadir jam 3,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengungkapkan bahwa tim reformasi tersebut akan beranggotakan sembilan orang. 

Namun, ia belum dapat menyebutkan seluruh nama yang akan dilantik. Beberapa nama yang diungkap Otto yakni Menteri Yusril dan Menteri Hukum Supratman.

“Reformasi Polri ini saya dengar sembilan orang. Persisnya saya belum tahu. Saya dengar begitu, Pak Yusril. Yang saya tahu hanya Pak Yusril dan mungkin Menteri Hukum Pak Supratman,” jelas Otto.

Otto menambahkan, komposisi tim akan melibatkan sejumlah mantan Kapolri serta tokoh hukum nasional yang dinilai memiliki kapasitas dan integritas dalam mendorong agenda reformasi institusi kepolisian.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Tokoh Muda Aceh Dorong Dasco jadi Wapres, Ini Alasannya

Minggu, 15 November 2026 | 05:39

TelkomGroup Hadirkan Kedaulatan Digital Berbasis Inovasi

Minggu, 15 November 2026 | 05:05

Membaca Kekuatan Politik Alumni HMI di Tengah Pergantian Wapres

Minggu, 15 November 2026 | 04:45

Pengunduran Diri Gibran Fondasi Kepercayaan Investor

Minggu, 15 November 2026 | 04:20

Jenderal Maruli Sambangi Sabang Tinjau Peningkatan Infrastruktur

Minggu, 15 November 2026 | 03:50

Golkar Kembangkan Kreativitas Gen-Z Lewat E-Sport MBG

Minggu, 15 November 2026 | 03:23

PLN Siap Implementasikan 15 Program Unggulan untuk Pengembangan Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 | 02:51

Prabowo: Penghematan Anggaran untuk Kepentingan Daerah dan Rakyat

Minggu, 15 November 2026 | 02:21

InfraNexia Percepat Infrastruktur AI Lewat Penambahan 1.408 KM Fiber Optik

Minggu, 15 November 2026 | 01:59

DJP Cairkan Restitusi Pajak Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026, UMKM jadi Prioritas

Minggu, 15 November 2026 | 01:42

Selengkapnya